Breaking News:

Inhu

Masyarakat Adat Miliki Hak Menolak atau Menerima Aktifitas Pertambangan di Wilayah Adat

Masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Inhu kini memiliki hak untuk menerima atau menolak aktifitas pertambangan berat di wilayah adat

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Nolpitos Hendri
bynton
AMAN Inhu berikan pelatihan kepada sejumlah pemuda Talang Mamak untuk melakukan penelitian dan pendataan. 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kini memiliki hak untuk menerima atau menolak tawaran pemerintah terkait aktifitas pertambangan berat di wilayah adat.

Pasalnya, dua pasal di Perda Nomor 10 tahun 2015 Provinsi Riau diminta untuk dicabut melalui putusan Mahkamah Agung (MA).

Direktur LBH Pekanbaru, Aditya Bagus Santoso kepada Tribuninhu.com pada Minggu (9/9/2018) mengungkapkan, terdapat dua pasal yang dicabut dalam Perda tersebut.

Baca: Sejumlah Pejabat Struktural Pemprov Riau Ingin Pindah ke Fungsional, Ini Alasan Mereka

Baca: Ramalan Zodiak 10 September 2018, Taurus Perhatian yang Disayangi, Virgo Dilanda Kegelisahan

Aditya menjelaskan, sebelumnya tim advokasi lingkungan hidup Provinsi Riau mengajukan permohonan uji keberatan ke MA soal Perda Nomor 10 tahun 2015.

"Kita mengajuka uji keberatan karena perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 itu bertentangan dengan Undang-undang yang di atasnya diantaranya UU Minerba, UU Pokok Agraria, dan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum," katanya beberapa waktu lalu.

Ustadz Abdul Somad bersama anak-anak suku Talang Mamak saat safari dakwahnya di Pedalaman Inhu, akhir Agustus 2017 lalu.
Ustadz Abdul Somad bersama anak-anak suku Talang Mamak saat safari dakwahnya di Pedalaman Inhu, akhir Agustus 2017 lalu. (facebook/ustadzabdulsomad)

Tim advokasi yang dimaksud Aditya tersebut terdiri dari lima orang yang mewakili LBH Pekanbaru dan Walhi.

Dirinya menjelaskan ada dua pasal yang dianggap bertentangan, antara lain pasal 10 dan pasal 16.

"Pada pasal 10 disebut soal tambang berat, bertentangan dengan UU Minerba karena di dalam UU Minerba itu gak ada bahasa tentang tambang berat, yang ada hanya di Perda," kata Aditya.

Baca: Hilang 2 Hari Saat Cari Kayu Bakau Rendra Ditemukan Tinggal Tengkorak 

Baca: Peserta Piala Soeratin U-15 Asprov PSSI Riau Hanya Empat Tim

Kemudian pada pasal 16 disebut soal pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved