Breaking News:

Inhu

Masyarakat Adat Miliki Hak Menolak atau Menerima Aktifitas Pertambangan di Wilayah Adat

Masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Inhu kini memiliki hak untuk menerima atau menolak aktifitas pertambangan berat di wilayah adat

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Nolpitos Hendri
bynton
AMAN Inhu berikan pelatihan kepada sejumlah pemuda Talang Mamak untuk melakukan penelitian dan pendataan. 

Sejumlah hal yang menjadi bahan survey tersebut, antara lain budaya, hukum adat, kepercayaan, dan hutan adat yang masuk ke wilayah adat.

Peresmian Mushalla Cordofa, musala untuk Suku Talang Mamak di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat.
Peresmian Mushalla Cordofa, musala untuk Suku Talang Mamak di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat. (Istimewa)

Ke depan survey itu akan ditingkatkan kepada potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari hutan adat.

"Jadi nanti setiap tanaman di dalam hutan adat itu akan didata, lalu dibuat dokumentasinya, sehingga bisa diketahui apa saja yang bisa dikelola untuk ekonomi atau untuk pengobatan," katanya.

Tidak hanya di tiga wilayah saja, ke depan survey akan dilakukan di wilayah adat Talang Mamak lainnya.

Ketua AMAN Inhu : Masyarakat Adat Kini Lebih Dihargai

Putusan MA atas uji keberatan yang diajukan oleh tim advokasi lingkungan hidup Riau terhadap dua pasal di Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 disambut baik oleh masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Inhu.

Pasalnya sesuai putusan itu, diminta agar dua pasal pada Perda tersebut dicabut karena bertentangan dengan sejumlah Undang-undang di atasnya.

Baca: Pemkab Bengkalis Pasang Logo Kabupaten pada Kendaraan Dinas Mulai Tahun 2019

Baca: Satgas Karhutla Komit Asian Para Games Tanpa Asap, Lahan Terbakar Capai 4.550 Hektar

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Gilung mengatakan dengan pencabutan dua pasal pada Perda tersebut kini masyarakat adat lebih dihargai.

Mulyadi mengajar anak-anak Talang Mamak di pedalaman TNBT, Inhu.
Mulyadi mengajar anak-anak Talang Mamak di pedalaman TNBT, Inhu. (Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit)

"Selama ini kami resah karena perda itu, pasalnya kami tidak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima permintaan pemerintah untuk mengelola wilayah ulayat kami," katanya mewakili masyarakat adat Talang Mamak.

Memang menurutnya untuk pengujian Perda tersebut, ada dua penggugat yang mewakili masyarakat Talang Mamak masing-masing dari Desa Anak Talang dan Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku.

Oleh karena itu, mereka menyambut baik putusan MA tersebut.

"Kalau dulu perusahaan bebas melakukan pengelolaan di atas tanah ulayat kami, namun sekarang kami ingin dilibatkan. Karena kami yang lebih mengerti tentang tanah ulayat kami," katanya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved