Kampar

Pembangunan Jalan Setapak di Sembilan Desa Terisolir Siap Dimulai

Pembangunan jalan setapak atau jalur interpretasi di desa terisolir di Kampar siap dimulai, karena dananya sudah ada Anggaran Dana Desa (ADD)

Pembangunan Jalan Setapak di Sembilan Desa Terisolir Siap Dimulai
Tribun Pekanbaru/ist
Ilustrasi pembangunan jalan setapak 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pembangunan jalan setapak atau jalur interpretasi di sembilan desa terisolir di Kampar siap dimulai, karena dananya sudah dialokasikan dalam Anggaran Dana Desa (ADD) 2018.

Hal ini didampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar, Febrinaldi Tridarmawan kepada Tribunpekanbaru.com pada Minggu (9/9/2018) menyatakan, pembangunan jalur interpretasi sudah siap dimulau, anggarannya telah dialokasikan dalam ADD.

Febri mengatakan, sembilan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar menganggarkan pembangunan jalur interpretasi itu dengan nominal beragam.

Baca: VIDEO: Semen Padang Kirim Bantuan Sembako ke Lokasi Banjir Bandang di Kabupaten Solok

Baca: Atlet Riau Peraih Medali Asian Games Bersukur dan Terharu Atas Apresiasi Pemprov Riau

Paling besar dianggarkan di Desa Tanjung Belit dan Muara Bio yakni mencapai Rp 200 juta pada tahun 2018 ini.

"Anggarannya mulai dari puluhan juta sampai Rp 200 juta. Kalau persentasinya, rata-rata 20 persen per desa," ujar Febri.

Besar anggaran disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing, karena panjang jalur interpretasi atau jalan setapak tidak sama di tiap desa.

Besar anggaran yang dialokasikan tahun ini baru untuk tahap awal, karena penganggarannya dilanjutkan pada ADD tahun 2019 dan seterusnya sampai selesai.

Menurut Febri, mekanisme pengerjaannya mengacu hasil kerja tim Dinas PUPR bersama kecamatan yang telah melakukan pengukuran dan data lainnya.

Baca: Reses Jhon Romi di Pekanbaru, Warga: Perumahan Kami Langganan Banjir

Baca: Nasib Tenaga Honorer Pemkab Inhu Masih Belum Pasti

Namun pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa masing-masing.

"Pengerjaannya tetap mengacu Perbup tentang pengadaan. Harus sesuai dengan letak dan panjang di desa masing-masing yang sudah diukur tim," jelas Febri. Pemerintah Desa diminta selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR sebagai instansi penanggungjawab proyek jalur interpretasi 36 kilometer lebih tersebut. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved