Pekanbaru

Pajak PJU akan Naik Sesuai Golongan, Rumah Tangga Naik Menjadi 8 Persen

Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) akan naik sesuai golongan, khusus untuk rumah tangga akan naik menjadi 8 persen dari 6 persen

Wikiwand.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) akan naik sesuai golongan, khusus untuk rumah tangga akan naik menjadi 8 persen dari 6 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Lainya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Adi Lesmana kepada Tribunpekanbaru.com pada Senin (10/9/2018) menegaskan, kenaikan pajak PJU terpaksa diterapkan untuk menutupi tagihan lampu jalan yang terus mengalami kenaikan.

Selain itu, pihaknya juga terpaksa menaikkan pajak penerangan jalan untuk memberikan rasa keadilan, sebab Perda No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan besaranya sama semua yakni 6 persen untuk semua golongan.

Baca: Tim Gabungan Temukan dan Tarik Gas Elpiji 3 Kilogram di Rumah makan

Baca: Jadwal Bulu Tangkis Japan Open 2018, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Siap Rebut Kemenangan

"Sedangkan di Perda yang baru ini besaran pajaknya diklasifikan sesuai dengan golongan masing-masing," kata Adi.

Di aturan Perda pajak penerangan jalan yang baru ini, Adi merincikan, untuk golongan sosial seperti rumah ibadah dikenakan pajak 6 persen, kemudian golongan rumah tangga sebesar 8 persen, untuk golongan bisnis dan usaha 10 persen, industri 3 persen dan genset : 1,5 persen.

"Setelah kita melakukan studi banding kebeberapa daerah, ternyata sudah banyak yang menerapkan pajak seperti itu. Bahkan dibeberapa daerah ada yang menerapkan hingga batas maksimal, yakni 10 persen," ujarnya.

Sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009 batas maksimal pajak penerangan jalan adalah 10 persen.

Baca: BKPSDM Kampar Sedang Mendata ASN Terpidana Korupsi yang Masih Terima Gaji

Baca: Beli Kulkas atau Mesin Cuci Bisa Bawa Pulang Microwave atau Vacum Cleaner

Namun sejauh ini Pemko Pekanbaru hanya menerapkan batas maksimal tersebut untuk golongan bisnis dan dunia usaha saja.

Sedangkan untuk golongan rumah tangga masih dibawah batas maksimal, yakni 8 persen.

Adi menjelaskan, pajak penerangan jalan setiap bulan dibayarkan oleh masyarakat saat membayar rekening listrik atau token listrik.

Pajak tersebut masuk ke tagihan PLN. Kemudian setiap bulanya PLN menyetorkan pajak dari rekening tersebut ke kas daerah.

"Rata-rata perbulan setoran pajak penerangan dari PLN ke Kas Pemko sekitar Rp 8 milliar," ujarnya.

Namun jika aturan Perda yang baru nanti diterapkan, maka akan terjadi kenaikan. Diperkirakan potensi pajak rata-rata per bulan Rp. 11 milliar. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved