Dumai
Petugas Tim Gabungan di Dumai Temukan Oknum Pangkalan Tidak Isi Logbook
Petugas Tim Gabungan di Kota Dumai menemukan oknum pangkalan gas elpiji 3 kilogram yang tidak mengisi logbook
Penulis: Fernando | Editor: Nolpitos Hendri
lihat foto
Laporan Wartawan Tribundumai.com, Fernando Sikumbang
TRIBUNDUMAI.COM, DUMAI - Petugas Tim Gabungan di Kota Dumai menemukan oknum pangkalan gas elpiji 3 kilogram yang tidak mengisi logbook.
Ada dugaan penyaluran gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran di Kota Dumai karena ulah oknum pangkalan.
Ada pengelola pangkalan menjual tabung gas subsidi tanpa mengisi logbook, mereka membiarkan tabung gas subsidi ini dibeli tanpa jelas identitasnya.
Baca: Sebanyak 17 Atlet NPC Riau Siap Tampil di Asian Para Games 2018
Baca: Polisi Tetapkan 26 Tersangka Karhutla di Riau dari 21 Laporan
Buku ini berisi daftar nama dan keterangan masyarakat miskin yang berhak, agar penyaluran tepat sasaran.
Tim gabungan dari lintas sektor bersama Pertamina menemukan oknum pangkalan ini di Jalan Sadar, Kota Dumai, Senin (10/9/2018) kemarin.
Mereka mendapati pengelola pangkalan tidak mengisi log book.
Buku kendali ini tidak terisi. Padahal sudah banyak yang membeli tabung gas tersebut di sana.
Pangkalan ini dapat penyaluran dari agen PT.Nasco Dumai Utama.
Mereka menelusuri keberadaan pangkalan usai mendapati banyaknya gas elpiji 3 kg di sejumlah rumah makan.
Baca: Tanpa Komando, Kegiatan Goweser ini Terus Bertambah Jumlahnya di Perjalanan
Baca: Hasil Akhir Bali United Vs Persela Lamongan Liga 1 2018, Serdadu Tridatu Tambah 3 Poin
Tim juga mendatangi sejumlah pangkalan di sana. Satu yang mereka datangi yakni di pangkalan milik Mansur.
Petugas mendapati pasokan gas subsidi kosong di sana.
Pangkalan ini mendapat pasokan dari agen PT. Zulkarnain Yatni Abadi.
Ia menampik sudah menjual untuk pengelola rumah makan.
Pengelola pangkalan mengaku hanya mengutamakan masyarakat di sekitar jalan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan.
Kepala Dinas Perdagangan Dumai, Zulkarnaen mengancam bakal memberi sanksi kepada oknum pangkalan yang menjual gas subsidi tidak tepat sasaran.
Baca: Kades Kualu Minta Rp 100 Juta untuk Urus Surat Tanah
Baca: BKD Meranti Konsultasi ke Kemenpan RB Terkait Nasib 7 PNS Terpidana Korupsi
Mereka bisa saja merekomendasikan pengurnagan kuota hingga pencabutan izin.
Zulkarnaen menilai laporan dari pangkalan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Bila pengelola pangkalan tidak mengisi logbook.
"Sebab itu barang subsidi, jadi kami tegaskan harus tepat sasaran," paparnya, Selasa (11/9/2018). (*)
