Riau

Forum Pembahasan Sengketa Lahan UNRI Kembali akan Dibahas Besok

Forum pembahasan sengketa lahan Universitas Riau (UNRI) kembali akan dibahas besok, Kamis (20/9/2018)

Tribun Pekanbaru/Teddy Tarigan
Forum Pembahasan Sengketa Lahan UNRI Kembali akan Dibahas Besok 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Teddy Tarigan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Forum pembahasan sengketa lahan Universitas Riau (UNRI) kembali akan dibahas besok, Kamis (20/9/2018).

Pembahasan terkait membedah dan membuka data sengketa lahan yang saat ini terjadi di UNRI telah dilakukan dengan mengundang seluruh mahasiswa UNRI, Pemprov Riau, PT Hasrat Tata Jaya, DPRD Riau, serta pihak-pihak yang terlibat pada Senin (17/9/2018).

Forum ini dibentuk sesuai dengan tuntutan Aksi mahasiswa UNRI pada Kamis (13/9/2018) dan disepakati pihak Pemprov Riau.

Baca: Iropin Riau Periksa Mata Siswa SMKN 4 Pekanbaru

Baca: Ustaz Abdul Somad Unggah Sepenggal Kisah di Asrama Rumah Kayu, Netizen Berharap Film Biografi

Rapat tersebut dihadiri oleh pihak Pemprov, Kejaksaan Tinggi (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara), Biro Hukum, BPKD, Tim Lahan UNRI, Tim Hukum UNRI, Lurah Simpang Baru, dan perwakilan Mahasiswa Universitas Riau.

Dalam rilisnya Randi Andiyana Presiden Mahasiswa Universitas Riau menyampaikan protes terkait tidak adanya dari pihak PT. HTJ yang hadir dalam forum tersebut.

"Forum ini belum sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Kami menginginkan semua pihak terkait hadir disini, baik itu dari Pemprov Riau, Universitas Riau, maupun PT. HTJ", ujar Randi.

Menanggapi hal itu Setda I Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie menyatakan bahwa pihaknya memang sengaja tidak mengundang PT. HTJ.

"Kita memang tidak mengundang PT. HTJ, dikarenakan rapat ini sifatnya sebagai komunikasi internal kita antara Pemprov dengan UNRI," Ujarnya.

Baca: Pemkab Pelalawan Terima 30 Tenaga Teknis pada CPNS 2018, Ini Rinciannya

Baca: Tahapan Pemilu 2019 di Dumai Dikawal 485 Personil Gabungan

Pihak Kejati Dwi Agus Afrianto, menjelaskan bahwa sudah ada upaya hukum yang bisa memungkinkan untuk dilakukan peninjauan Kembali (PK) sekali lagi terkait dua penafsiran PK yang berbeda.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved