Pekanbaru

Ratusan Masyarakat Pujud Demo Polda Riau, Ini Tuntutannya

Seratusan masyarakat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (19/9/2018).

Ratusan Masyarakat Pujud Demo Polda Riau, Ini Tuntutannya
TribunPekanbaru/Ilham Yafiz
Seratusan masyarakat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (19/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Ilham Yafiz

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Seratusan masyarakat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (19/9/2018).

Mereka menuntut agar Polda segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dan pencurian hasil panen kelapa sawit milik mereka.

"Bagi hasil hanya diberikan kepada warga Rp 80 ribu, perjanjian awalnya berdasarkan persentase tonase hasil panen," ungkap Koordinator aksi, Daniel Saragih kepada wartawan di sela-sela aksi.

Aksi unjuk rasa kali ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan masyarakat Pujud.

Seratusan masyarakat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (19/9/2018).
Seratusan masyarakat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Riau, Rabu (19/9/2018). (TribunPekanbaru/Ilham Yafiz)

Sebelumnya juga menggelar aksi yang sama meminta Polda untuk memenjarakan Sariantoni yang diduga melakukan penipuan kepada masyarakat.

Baca: Mobilnya Diserempet Anak SMP, Pengendara Ini Emosi, Minta Uang Rp 1,5 Juta, Lihat Videonya

Baca: VIDEO: Andi Rachman Mulai Kemas Barang Mau Pindah dari Rumah Dinas Gubernur

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Pekanbaru Resmi Diumumkan, Pemko Bukan Layanan Call Center

"Sebenarnya tanah ulayat ada 7 ribu hektar, ditanami sawit seribu hektar. Mereka tanam biaya sariantoni tapi hak masyarakat tidak diberikan.  40 persen Masyarakat, 60 persen sariantoni," urainya.

Perwakilan masyarakat selanjutnya diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau untuk berdiskusi.

Kasus ini sebelumnya sempat dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan akhirnya dibuka kembali setelah masyarakat menang dalam Praperadilan. (*) 

Penulis: Ilham Yafiz
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved