Berita Riau

VIDEO: Proses Seleksi Direktur dan Komisaris BRK Dianulir, Ini Penjelasan Pemprov Riau

"Agendanya kan pergantian dua Direktur dan satu Komisaris. Selanjutnya terhadap rekruitmen sudah dilakukan

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau Masperi yang menjadi perwakilan Pemprov Riau untuk menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa penetapan dua Direksi dan satu Komisaris memberi penjelasan terkait pembatalan proses seleksi tersebut. 

Masperi menceritakan dari awal pelaksanaan RUPS yang berlangsung dengan lancar dan dihadiri seluruh pemegang saham 100 persen tersebut digelar di Batam Kepri Rabu (19/9). 

"Agendanya kan pergantian dua Direktur dan satu Komisaris. Selanjutnya terhadap rekruitmen sudah dilakukan prosesnya, sesuai dengan UU perseroan dan akte BRK yang dilakukan Komisaris Remunerasi (KRN). Kemudian sudah didapatkan personal yang lulus tes, kemudian diajukan di RUPS untuk ditetapkan dan guna diajukan ke OJK,"cerita Masperi. 

Baca: Ustaz Abdul Somad di Raja Ampat Papua Barat Berikan Kuliah Subuh dan Tabligh Akbar. Ini Videonya

Berdasarkan PP 54 dan Permendagri 37 diamanatkan untuk melakukan proses rekrutmen itu harus transparan atau open biding, dan itu lanjut Masperi sudah dilakukan oleh pemegang saham terbesar Pemprov Riau dalam hal ini gubernur Riau.

"Dari proses tersebut, ada pemegang saham berpendapat menurutnya proses pertama dilakukan masih ada yang terabaikan dari proses rekrutmen, begitu juga proses transparan melalui panitia seleksi, "jelas Masperi. 

Berdasarkan itu, maka komisaris utama telah menyampaikan ke forum dan pimpinan forum meminta komisaris dan manajemen BRK meninggalkan tempat, dan hanya pemegang saham yang berada ditempat. Karena sudah menjadi aturan main di RUPS.

Baca: Lee Chong Wei Terkena Kanker, Inilah Perjalanan Karir Pebulutangkis Unggulan Malaysia Itu

"Kemudian pemegang saham terbesar yakni Gubernur Riau bersama Gubernur Kepri memimpin persidangan, kemudian dilempar kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS-LB ini untuk dimintai tanggapannya terhadap proses seleksi yang telah dilakukan itu,"ujar Masperi. 

Maka pilihannya lanjut Masperi diminta oleh pelaksana seleksi terhadap rekrutmen itu apakah disetujui atau tidak dengan alasan tertentu. Hasilnya ada yang menyetujui ada juga yang tidak. 

"Dalam persoalan itu Pemprov Riau sebagai pemegang saham terbesar BRK bersama gubernur Kepri mengemukakan dua proses seleksi ini ada kelemahan-kelemahan yang disampaikan pemegang saham lainnya. Baik itu dari KRN maupun seleksi melalui Pansel, "jelasnya.  

Maka melalui kelemahan itu lanjut Masperi proses rekrutmen itu, pemegang saham bersepakat untuk menganulir atau membatalkan proses rekruitmen yang sudah dilakukan.

"Itu bukan pendapatan seseorang tapi seluruh pemegang saham menyatakan setuju untuk dibatalkan,"ujarnya.

Baca: Terkait Sidang Gugatan Bakal Calon DPD RI, KPU Bakal Ajukan Saksi dan Bukti Senin Depan

Selanjutnya RUPS-LB memberi mandat dan kewenangan sepenuhnya kepada pemegang saham terbesar untuk melakukan seleksi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik undang Perseroan, maupun Permendagri 37 dan PP 54. 

"Itulah nanti yang akan kita adopsi, sehingga nanti tidak timbul persepsi-persepsi yang lain. Selanjutnya paling lambat, seleksi dua direktur dan satu komisaris ini paling lambat sampai akhir Oktober. Satu bulan diberi waktu harus selesai, "jelasnya. 

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved