Pekanbaru

Dewan Heran Hasil Audit PJU Tak Kunjung Dieskpos, Ini Kata Sekko Pekanbaru M Noer

Kalangan DPRD Pekanbaru mempertanyakan, hasil audit pajak penerangan jalan umum (PJU), hingga saat ini belum juga diekspos.

Dewan Heran Hasil Audit PJU Tak Kunjung Dieskpos, Ini Kata Sekko Pekanbaru M Noer
tribunpekanbaru/syafruddinmirohi
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kalangan DPRD Pekanbaru mempertanyakan, hasil audit pajak penerangan jalan umum (PJU), hingga saat ini belum juga diekspos.

Padahal, mediasi yang digelar di Kejari Pekanbaru, sudah lebih dari tiga bulan. Seharusnya, jika audit memang dilakukan, saat ini sudah bisa diketahui hasilnya.

"Ada apa ini sebenarnya. Apa sengaja ditutup-tutupi. Kita harap jika memang hasil audit sudah keluar, Pemko segera ekspos dong," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Senin (24/9/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Pemko Pekanbaru Dukung Wisata Halal, Hotel dan Restoran Harus Kantongi Sertifikasi Halal

Selain itu, Pemko juga harus memastikan audit ini sebenarnya dilakukan BPKP atau BPK RI. Sebab, dalam surat mediasi yang sudah dilakukan, audit harusnya dilakukan BPKP. "Jadi, jangan sampai salah alamat lah," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan alasan sebenarnya kenapa begitu lama audit dilakukan. Sebab, hal ini bisa semakin membebani keuangan daerah.

Apalagi pada tagihan lama, Pemko baru membayar tagihan PLN selam tiga bulan (April, Mei dan Juni), sekitar Rp 22 miliar. Sementara tagihan yang dilayangkan PLN sebesar Rp 36 miliar.

"Harus pasti, apakah memang benar perbulan tagihan PJU itu Rp 12 juta, lebih atau gimana. Karena Pemko sendiri hanya bisa membayar Rp 6-7 miliar perbulan. Kalau audit sudah keluar kan jelas. Karena rentang waktu Bulan Juni hingga September sekarang, harus dibayarkan juga. Jika memakai tagihan lama, maka kumulasi tagihannya semakin membengkak," tegasnya.

Baca: Tanpa Kehadiran GP Ansor & Banser, Gebyar Salawat dan Tabligh Akbar di Desa Mentayan Berjalan Lancar

Menanggapi hal ini, Sekko Pekanbaru M Noer MBS menjelaskan, bahwa audit yang dilakukan BPKP hingga sekarang, memang belum final. Penyebabnya, karena ada miskomunikasi antara Pemko dan BPKP.

"Kita sudah coba komunikasi lagi. Kita harapkan tahun ini selesai (audit). Karena sesuai dengan angka yang diterima dan dibayar, tidak ada perbedaan. Sekarang lagi proses," aku Sekko.

Disinggung siapa yang salah karena miskomunikasi ini, M Noer menjawab diplomatis.

"Sebenarnya mis(komunikasi). Tapi yang jelas, untuk sisa huta,ng sudah kita siapkan, dengan hitungan yang lama, Rp 6-7 miliar perbulan. Apalagi ini sudah diperintahkan Pak Walikota, untuk mencari angka yang tidak merugikan semua pihak dan sesuai aturan," paparnya. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved