Breaking News:

Pelalawan

Pemda Larang Pegawai Pelalawan Ikut Kampanye di Medsos, Siap-siap Diberikan Sanksi

Pemkab Pelalawan mewanti-wanti PNS ikut berkampanye dalam Pileg dan Pilpres yang digelar tahun 2019 mendatang.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Coffee morning para pejabat Pemkab Pelalawan di aula lantai III kantor Bupati Pelalawan, Senin (24/9/2018). 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wartawan Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mewanti-wanti Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut berkampanye dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar tahun 2019 mendatang.

Baca: Sebelum Haringga, Ini 6 Korban yang Tewas, Korban Rivalitas Persib Vs Persija Sejak 2012

Pemda Pelalawan melarang keras para pegawai yang menjadi partisipan dan mengkampanyekan salah satu calon baik yang maju di Pileg maupun Pilpres.

Pasalnya dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas diperintahkan untuk netral dalam pesta demokrasi.

Netralitas PNS ini menjadi pembahasan dalam coffee morning pejabat yang digelar di auditorium lantai III kantor bupati, Senin (24/9/2018).

Baca: Kirab GP Ansor di Kepulauan Meranti Diterima dengan Syarat, Minta Maaf pada Ustaz Abdul Somad

Bupati Pelalawan HM Harris mengimbau agar PNS tetap menjaga sikapnya selama masa kampanye khusunya di Media Sosial (Medsos). Kampanye telah dimulai sejak Minggu (23/9/2018) lalu.

"Jangan sampai ada yang berkampanye apalagi di media sosial. Karena kita banyak yang memantau. Sekali klik aja itu kesalahan," beber Harris di hadapan para pejabat, Senin (24/9/2018).

Dijelaskannya, pemda berkaca dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau yang digelar beberapa bulan lalu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelalawan memanggil beberapa pegawai di lingkungan Pemda lantaran terindikasi ikut berkampanye terhadap salah satu pasangan calon di media sosial.

Baca: Minta Bertemu Anggota Dewan, Massa Front Perjuangan Rakyat Riau Aksi ke DPRD Riau

Bahkan dari sekian banyak yang diperiksa Bawaslu, ada tujuh orang yang laporannya diteruskan hingga ke tingkat pusat. Tentu hal ini akan menjadi pelajaran bagi pemerintah khususnya bagi pegawai.

"Jangan sampai ada lagi yang dipangil dan diperiksa," tandasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved