Breaking News:

Kepulauan Meranti

Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Komitmen Pertahankan THL

Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti sepakat mempertahankan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: M Iqbal
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru: Guruh Budi Wibowo

TRIBUNMERANTI.COM,SELATPANJANG - Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD setempat sepakat untuk mempertahankan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam rapat paripurna Nota Kesepahaman MoU KUA-PPAS Tahun 2018 yang digelar di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (26/9/2018).

Selain tidak merumahkan, Pemkab Meranti juga menganggarkan gaji tenaga harian lapas atau lebih dikenal sebagai honorer tersebut hingga di akhir tahun 2018.

Baca: Pelamar Kesulitan Akses sscn.bkn.go.id CPNS 2018, Kepala BKPP Rohul: Teruslah Mencoba

Pada APBD murni, gaji para honorer hanya dianggarkan sampai pada September saja.

"Kami sangat apresiasi sikap Pemkab Meranti yang komit mempertahankan dan peduli dengan nasib honorer," ujar Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzy Hasan seusai paripurna.

Fauzi Hasan menilai, merumahkan atau memangkas gaji honorer belum tepat dilakukan saat ini.

Sebab, kondisi perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan akan menjadi masalah baru bagi para honorer jika dirumahkan.

Baca: Tempat Pelaksaan CAT CPNS 2018 di Dumai Belum Jelas

"Ujungnya kan menjadi masalah daerah juga, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan meningkat dan tindak kriminal juga tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim mewanti-wanti tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti agar bekerja dengan sungguh-sungguh.

Sebab, ia sering menerima informasi yang mengatakan jika banyak tenaga honorer bekerja sesuka hati.

Sementara, Pemkab terus saja menganggarkan gaji mereka.

Baca: Pendaftaran di sscn.bkn.go.id CPNS 2018 Hari Ini, BKPSDM Inhil Imbau Pelamar Perhatikan Hal Ini

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja tenaga honorer di instansinya masing-masing.

"Setiap sen uang daerah harus jelas kegunaannya. Harus ada manfaat uang yang dikeluarkan tersebut untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved