Pileg 2019

Bawaslu Kampar Panggil Ketua Harian BNK, Mengaku sudah Mengundurkan Diri

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kampar memanggil Ketua Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Fauzan Domo

Bawaslu Kampar Panggil Ketua Harian BNK, Mengaku sudah Mengundurkan Diri
.
Pileg 2019 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kampar memanggil Ketua Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Fauzan Domo pada Kamis (27/9/2018).

Pemanggilan ini terkait pencalonannya pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPRD Kampar, dan ia mengaku sudah mundur dari Ketua Harian BNK Kampar.

Fauzan maju dari PPP untuk Daerah Pemilihan Kampar IV, meliputi Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa dan Tambang. Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah mengatakan, Fauzan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Baca: Tingkatkan Pariwisata dan Budaya di Rohul, Disparbud Kerjasama dengan Telkomsel

Baca: Pelatih Kiper PSPS Ini Target Poin di Cilegon United

"Ada yang melapor, Ketua Harian BNK Kampar ikut caleg belum mengundurkan diri. Kita sudah minta klarifikasinya," ungkap Syawir, Kamis siang.

Ia mengatakan, bekas anggota Polri berpangkat Komisaris ini mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September.

Syawir menyebutkan, Fauzan mengajukan pengunduran diri kepada Bupati pada 15 September lalu.

Hanya saja, keputusan pemberhentian belum dikeluarkan Bupati.

Bawaslu meminta Fauzan membuat surat pernyataan bahwa pengunduran diri sedang diproses.

Menurut Syawir, dalam aturan, Pengurus BNK diwajibkan mundur jika ikut kontestasi Pileg. Sebab BNK dibiayai oleh uang negara dan menerima honor rutin.

Baca: Penyidik Limpahkan Berkas Tersangka Dugaan Kredit Fiktif BRI Agro ke JPU

Baca: Public Relations Regional I PT Telkom Indonesia Sambangi Tribun Pekanbaru

"Ada tiga (termasuk Fauzan) di BNK yang ikut Pileg. Mereka sudah mengajukan pengunduran diri (dari BNK)," ujar Syawir.

Berbeda dengan lembaga lain yang dibiayai negara atau APBD.

Seperti KONI, KNPI dan lainnya.

"Kalau yang lain, memang ada (hibah) dari APBD. Tapi hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan," kata Syawir.

Ia menyatakan, pengurus organisasi atau lembaga non-pemerintah yang wajib mundur dari pengurus karena jadi Caleg hanya BNK. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved