Berita Riau

GRASI Desak Pemda Publikasikan Nama-nama Oknum ASN Terjerat Kasus Korupsi

Gerakan Riau Anti Korupsi (GRASI) mendesak Pemda mempublikasikan nama-nama oknum ASN yang terjerat korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap

GRASI Desak Pemda Publikasikan Nama-nama Oknum ASN Terjerat Kasus Korupsi
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Terungkap dari Verifikasi Inspektorat dan Bagian Hukum, 15 ASN Pemko Pekanbaru Terlibat Tipikor 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Ilham Yafiz

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gerakan Riau Anti Korupsi (GRASI) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempublikasikan nama-nama oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau inkrah kepada publik.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memecat oknum ASN itu dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN.

Ketua Presidium GRASI Ahlul Fadli mengungkapkannya kepada Tribun, Jumat (28/9/2018).

Baca: Pengesahan APBD Perubahan Kepulauan Meranti 2018 Tanpa Bupati dan Ketua DPRD

Baca: Daftar dan Jadwal Lengkap Timnas U-16 yang Lolos ke Perempat Final AFC U-16 2018

Ahlul menerangkan jika sebelumnya GRASI langsung menyampaikan hal itu kepada BKD Provinsi Riau pada awal pekan lalu.

"Kami minta kepada BKD Provinsi untuk meminta data ASN korupsi dan masih aktif serta mendesak pemerintah dalan hal ini BKD segega memberhentikan ASN tersebut," sebutnya.

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Selain itu, PNS korup yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang.

"Terdapat 190 ASN Provins Riau yang terlibat kasus korupsi, dan masih aktiv menerima gaji. Dengan data tersebut, Pemerintah daerah tidak menjadi contoh tauladan dalam hal pemberantasan korupsi," katanya.

Baca: Redmi Note 6 Pro Meluncur, Hape Xiaomi Pertama yang Memiliki 4 Kamera

Baca: Tikus Lebih Lincah, Saat Bertemu Kucing Ia Buat Dirinya Sulit Terlihat, Ini Fakta Lainnya

Sikap Pemda ini menurut GRASI juga tidak sejalan dengan rencana aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Ahlul juga meminta pada Kejaksaan dan pengadilan agar membantu memberikan data-data ASN yang terlibat kasus korupsi, sehingga proses pemberhentian bisa dilakukan dengan cepat.

“Harus ada koordinasi antar instansi, jangan sampai terhambat karena kurang koordinasi sehingga proses pemberhantian terganggu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejati Riau mengaku belum menerima koordinasi dari Pemprov ataupun Pemkab/Pemko di seluruh Riau terkait temuan BKN yang juga dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, perihal oknum ASN yang terlibat korupsi yang masih menerima gaji. (*)

Penulis: Ilham Yafiz
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved