Bengkalis

APBD Perubahan Bengkalis 2018 di Sahkan, Bupati Minta OPD Gesa Pekerjaan Fisik

APBD Perubahan Bengkalis tahun 2018 disahkan, Bupati Bengkalis minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gesa pekerjaan fisik

APBD Perubahan Bengkalis 2018 di Sahkan, Bupati Minta OPD Gesa Pekerjaan Fisik
Tribun Pekanbaru/Muhammad Natsir
APBD Perubahan Bengkalis 2018 di Sahkan, Bupati Minta OPD Gesa Pekerjaan Fisik 

Laporan Wartawan Tribunbengkalis.com, Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bengkalis tahun 2018 disahkan, Bupati Bengkalis minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gesa pekerjaan fisik.

Pemerintah Bengkalis bersama DPRD Bengkalis akhirnya mengesahkan APBD Perubahan 2018 dalam rapat Paripurna pada Jumat (28/9) malam pukul 23.03 WIB.

Rapat Paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, dan Rapat Paripurna APBD P 2018 ini telah disepakati antara Ekskutif dengan Legeslatif dan disahkan mencapai 3,5 triliun rupiah lebih.

Baca: Hijrah Bikers Community Galang Dana untuk Korban Gempa di Sulteng

Baca: Gelar Wisuda 86 Lulusan, Alumni D2 dari PSLD Siak Sampai Tahun 2018 Berjumlah 295 Orang

Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2018 dihadiri 31 Anggota Dewan‎.

Amril Mukminin membenarkan jumlah APBD Perubahan yang di sahkan tersebut sekitar 3,5 trilun rupiah.

Jumlah ini mendapat pengurangan dari APBD murni lalu yang kisarannya mencapai 3,6 triliun rupiah lebih.

"Yang kita rasionalisasikan secara final dari APBD murni kemarin sekitar seratus dua puluh enam miliar lebih," terang Amril.

Setelah pengesahan APBD Perubahan ini Amril akan segera meminta SOPD seluruhnya untuk mengenjot percepatan realisasi pembangunan fisik, karena saat ini tinggal beberapa bulan lagi pelaksanaannya.

Terkait dengan pekerjaan yang memiliki waktu keterbatasan waktu yang sempit, Bupati Bengkalis menginstruksikan seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Bengkalis membuat perjanjian dengan rekanan atau kontraktor pelaksana.

Baca: Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD Perubahan Inhu Tahun 2018

Baca: Pemkab Kepulauan Meranti Upayakan 146 Guru K-2 Masuk P3K

"Kita sudah instruksikan kepada OPD agar membuat perjanjian perjanjian dengan kontraktor kalau tidak selesai atau uangnya tidak ada di APBD 2018 maka akan dibayarkan pada APBD 2019," ungkap Bupati Amril.

Menurut Amril perjanjian dengan kontraktor itu sangat baik, untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan fisik.

"Sudah diinstruksikan seperti itu kalau setuju dilanjutkan, kalau tidak ya harus bagaimana nantinya. Bagus seperti itu daripada nanti ada persoalan seperti pekerjaan selesai tapi tunda bayar atau lambat bayar nanti demo demo. Kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya," tambahnya.

Bupati Amril juga menambahkan, untuk waktu pelaksanaan kegiatan fisik, bahwa saat ini menurutnya sudah ada aturan baru, sebelumnya waktu pengerjaan rekanan atau kontraktor ada penambahan waktu 50 hari kalender.

Namun seingatnya, untuk aturan terbaru ada penambahan 90 hari kalender. (*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved