Pelalawan

Anggota DPRD Pelalawan Ini Tagih Janji Bupati untuk Pecat Honorer yang Jadi Caleg

Anggota DPR Pelalawan menagih janji Bupati Pelalawan, HM Harris untuk memberhentikan honorer yang menjadi Caleg) pada Pileg 2019

Anggota DPRD Pelalawan Ini Tagih Janji Bupati untuk Pecat Honorer yang Jadi Caleg
.
Pileg 2019 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan menagih janji Bupati Pelalawan, HM Harris untuk memberhentikan honorer yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pelalawan, Syafrizal SE meminta Bupati Harris untuk tegas dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemda terkait honorer yang ikut mencaleg.

Pemkab melalui Surat Edaran (SE) yang disebar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg.

Baca: PSPS, Manajemen Baru atau Pemilik Baru?

Baca: VIDEO Buaya Serang Warga di Rokan Hilir, Ada Luka Robek di Punggung Korban

"Kita minta bupati tegaslah terhadap aturan yang dibuat oleh pemda sendiri. Sekarang DCT telah diumukan, honorer harus diberhentikan atau dipecat," kata Syafrizal SE kepada tribunpelalawan.com, Senin (1/10/2018).

Syafrizal menjelaskan, pegawai honor yang mencaleg dan namanya masuk dalam DCT masih tetap masuk kantor dan bekerja.

Padahal sejak SE terkait pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu beredar dua bulan lalu, beberapa pegawai honor sudah berhenti bekerja dan memilih tetap mencaleg.

Sebagian lain malah mundur dari pencalegkan dan memilih tetap bekerja sebagai pegawai kontrak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Baca: TV Sony Bravia X9000F dengan Fitur X-Motion Clarity Ini Dibandrol Rp 22 Jutaan

Baca: TONTON Laga Timnas U16 Indonesia vs Australia di Piala AFC U16 2018, Live Streaming MNC TV

Yang menjadi polemik saat ini menurut Syafrizal, pegawai honor yang namanya lolos jadi DCT tapi masih tetap bekerja dan statusnya belum diberhentikan.

Jika kondisi ini tetap dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi pemda yang terkesan setengah hati dalam menerbitkan edaran.

"Jangan nanti kesannya (pemda) seperti tak serius. Segeralah SE itu dijalankan dan kalau bisa ekspos jumlahnya berapa," beber anggota Komisi I DPRD Pelalawan ini. (*)

Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved