Indragiri Hulu

Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD P tahun 2018

Tujuh fraksi di DPRD Inhu menolak untuk mengesahkan APBD Perubahan tahun 2018.

Tujuh Fraksi DPRD Inhu Tolak Sahkan APBD P tahun 2018
foto/net
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menolak untuk mengesahkan APBD Perubahan tahun 2018.

Padahal, APBD P tersebut sudah sempat dibahas oleh Komisi DPRD Inhu bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengambilan keputusan oleh DPRD Inhu dilakukan melalui paripurna yang dihadiri oleh 27 orang. Penyampaian pandangan DPRD Inhu itu dilakukan oleh Manahara Napitupulu, yang merupakan anggota fraksi Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu.

Baca: Realisasi Imunisasi Vaksin MR di Pelalawan Tidak Capai Target

Total tujuh fraksi di DPRD Inhu yang menolak pengesahan APBD 2018 dengan sejumlah alasan.

Pada penyampaiannya, Manahara menjelaskan sejumlah alasan penolakan pembahasan itu diantaranya sejumlah kegiatan masyarakat yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti insfrastrukur jalan dan jembatan yang sudah dianggarkan pada APBD 2018 tidak dilaksanakan.

Kemudian penolakan itu juga dikarenakan persoalan pengurangan dana alokasi desa (ADD) sebesar kurang lebih Rp 14 Milyar yang dinilai fraksi mengurangi hak-hak desa atas APBD sebagaimana yang telah diamanahkan UU tentang Desa.

Kemudian, terkait pokok -pokok pikiran anggota DPRD yang dihasilkan dari kegiatan reses anggota dewan saat turun kedaerah pemilihannya masing-masing juga turut dipersoalkan.

Baca: 40 Perguruan Tinggi Riau Diundang Ikuti Workshop Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi di Unilak

Terkait penolakan ini, Sumini, Wakil Ketua DPRD Inhu sekaligus anggota fraksi PDI P membenarkan soal penolakan itu. Namun dirinya enggan banyak bicara soal penolakan tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Inhu, Suharianto mengatakan bahwa memang semenjak dua tahun lalu tidak ada pokok pikiran dewan yang dianggarkan sebagai bentuk tanggungjawab publik.

"Kita turun ke masyarakat saat reses dan menampung banyak kebutuhan masyarakat, itu tanggungjawab buat kita," katanya. (*)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved