Kampar

Dinas PUPR Ungkap Warga Terdampak Pembangunan Jembatan Merangin Tak Bisa Diganti Rugi

Tuntutan warga Desa Merangin Kecamatan Kuok yang meminta ganti rugi dari pembangunan Jembatan Sungai Merangin, tampaknya sulit dikabulkan.

Dinas PUPR Ungkap Warga Terdampak Pembangunan Jembatan Merangin Tak Bisa Diganti Rugi
Tribun Pekanbaru/Fernando Sihombing
Areal yang terdampak pembangunan Jembatan Sei Merangin Kecamatan Kuok, Senin (1/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Tuntutan warga Desa Merangin Kecamatan Kuok yang meminta ganti rugi dari pembangunan Jembatan Sungai Merangin, tampaknya sulit dikabulkan.

Pemerintah beralasan legalitas warga terhadap alas hak tanah dan bangunan.

Baca: Pria ini Akhirnya Berhasil Diselamatkan Setelah 4 Hari Tertimbun Beton Karena Gempa Palu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kampar, Afdal mengatakan, pihak Kementerian PUPR pernah meminta legalitas alas hak warga. Namun alas hak mereka dinilai tidak sah.

"Kementerian sudah pernah minta alas hak mereka. Tapi memang nggak bisa diganti rugi," ungkap Afdal, Selasa (2/10/2018).

Ia menjelaskan, persoalan ini muncul karena warga lebih dahulu menguasai lahan dan berusaha dengan membuat warung di atas jaur yang akan dibangun.

Baca: Viral! Warganet Serbu Akun Instagram Hotman Paris Setelah Pertanyakan Area Sensitif Laura Cinta

Sementara, menurut versi Kementerian PUPR, pembangunan tersebut adalah lanjutan pekerjaan yang lama. Menurut Afdal, dahulu akan dibangun jembatan di sebelah Jembatan Sungai Merangin yang sudah ada. Namun pembangunannya kala itu batal.

"Sekarang mau dilanjutkan. Jembatan yang sekarang kan sudah mau rusak. Jadi mau dibangun jembatan yang baru. Secara hukum, nggak bisa diganti rugi," ujar Afdal.

Ia mengatakan, lokasi pembangunan yang sekarang dikerjakan sudah lama dipersiapkan.

"Ibaratnya dulu mau bikin jembatan kembar. Tapi yang sekarang rusak, dipindahkan," kata Afdal. Saat pembangunan dimulai, Pemerintah menyatakan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik negara. Namun masyarakat terlanjur beraktivitas di jalur itu.

Baca: Pemko Dumai Salurkan Bantuan Bagi Dua KK Korban Kebakaran di Janur Kuning

Lebih jauh, Afdal menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut berada di Jalan Lintas Riau-Sumatera Barat. Proyek ini dalam rangka mendukung pelebaran jalan nasional tersebut.

Proyek ini dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksana Jalan Negara (PJN) Wilayah I Riau. Nama kegiatannya yakni, Penggantian Jembatan Sei Merangin. PT Andika Utama adalah perusahaan pemegang kontrak dengan nilai Rp. 5.523.505.976 yang bersumber dari APBN 2018.

Sebelumnya, warga yang terdampak pembangunan itu mengadu ke DPRD Kampar, Senin (1/10). Mereka diterima oleh Komisi I dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka menuntut ganti rugi yang layak untuk tanah dan bangunannya. Komisi I langsung turun mencek lokasi setelah RDP atau hearing itu. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved