DPP Hanura Minta Kejelasan Soal Molornya Waktu PAW Muhammad Adil

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui kuasa hukumnya meminta kejelasan soal molornya waktu Pengganti Antar Waktu (PAW) Muhammad Adil.

Partai Hanura menilai molornya proses PAW di DPRD Riau ada unsur kesengajaan mengulur dan memperlambat penggantian Muhammad Adil yang maju di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di partai PKB.

Seharusnya Muhammad Adil sudah digantikan oleh Sayed Junaidi Rizaldi, sebagaimana surat yang sudah diajukan oleh Partai Hanura ke DPRD Riau.

Baca: Capaian Imunisasi Vaksin MR di Dumai Kurang dari Lima Persen

Baca: Ini Para Juara Open Road Race Kampar W2 Tapak Lapan Tristar Kencana Championship 2018

Kuasa Hukum DPP Partai Hanura, Dirzy Zaidan kepada Tribunpekanbaru.com pada Selasa (2/10/2018) mengatakan, di daerah kabupaten dan kota di Riau juga terdapat PAW anggota DPRD dari partai Hanura, namun pihak DPRD setempat bisa langsung melajukan PAW, karena prosedur dan tekniknya sudah sangat jelas.

Tapi di DPRD Riau melakukan konsultasi ke Kemenkumham, menanyakan masalah keabsahan atas dualisme pertai Hanura yang pernah terjadi.

"Kita heran dengan proses yang dilakukan oleh pihak DPRD Riau, di daerah kabupaten/kota bisa langsung melakukan PAW, mengapa di DPRD Riau jadi berbeda prosesnya. Bukankah kita sudah ajukan SK yang disahkan Kemenkumham sebelumnya," kata Dirzy Zaidan.

Dirzy juga mengatakan, seharusnya pihak DPRD Riau bisa melihat, Hanura yang absah adalah yang bisa menjadi peserta Pemilu 2019, yang diketuai Oesman Sapta Odang.

Baca: Bantu Pemulihan Kelistrikan Palu & Donggala, PLN WRKR Kirim Tim RLS4P

Baca: Atlet Paralayang Korea, Dong Jin Tertimbun Reruntuhan Hotel Roa Roa Palu

"Sebenarnya yang kurang jelas apa, dari peserta Pemilu 2019 juga sudah jelas, bisa dilihat langsung," imbuhnya.

Karena itu, menurut Dirzy apa yang dilakukan pihak DPRD ke Kemenkumham bukanlah konsultasi, tapi ada kesengajaan yang dilakukan untuk memperlambat proses PAW bagi Hanura.

"Ini sangat merugikan Partai Hanura. Kami melihat yang dilakukan itu bukan konsultasi, tapi ada kesengajaan. Kalau memang konsultasi, sehari siap. Tidak menunggu lama seperti ini. Kalau misalnya pihak DPRD mau, saya siap bantu menemani sampai selesai dalam satu hari konsultasi tersebut. Kami minta pihak DPRD tidak perlambat proses PAW tersebut," ujarnya.

Semantara itu, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli yang dikonfirmasi terkait hal ini nomor handphonenya dalam keadaan tidak aktif.

Pesan singkat yang dikirimkan tidak ia balas.

Baca: Jadwal MotoGP 2018 Thailand, Siaran Langsung di Trans7 Mulai Pukul 14.00 WIB

Baca: Cristiano Ronaldo Diberitakan Media Masih Terjerat Kasus Pemerkosaan Kathryn Mayorga

Sebelumnya, terdapat dua anggota DPRD Riau yang di PAW-kan, yakni Hardianto dan Muhammad Adil.

Untuk Hardianto yang berasal dari Gerindra telah selesai dilakukan PAW, yang digantikan oleh Nurzaman.

Sementara itu, Muhammad Adil hingga saat ini belum ada proses PAW dilaksanakan pihak DPRD Riau, karena masih menunggu surat balasan dari Kemenkumham terkait dualisme Partai Hanura. (*)