1,1 Ton Rendang Dikirim Pemerintah Sumbar ke Korban Gempa dan Tsunami di Donggala dan Palu

Namun, Pichai tak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan yang ia sebutkan itu.

Sementara, bantuan internasional terus berdatangan menyusul keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka akses bantuan internasional, guna penangangan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengungkapkan bahwa Jokowi telah membuka bantuan dari negara lain untuk mengatasi bencana di Sulawesi Tengah.

"Presiden telah menyampaikan ke Bu Menlu (Retno Marsudi) untuk membuka bantuan dari negara lain untuk mengatasi gempa di Donggala, Palu, sesuai kebutuhan," ujar Johan Budi melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut Johan, bantuan dari luar negeri untuk Palu dan Donggala, akan ditangani Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Nanti koordinasi itu akan dilakukan Menko Polhukam," ucap Johan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho ‎menambahkan, mekanisme dan prosedur terkait penerimaan bantuan internasional sedang disiapkan BNPB dan Kemenlu, sesuai dengan peraturan yang ada.

"Bantuan internasional itu tidak harus status bencana nasional. Presiden tidak men-declare status bencana nasional. Jadi, gempa dan stunami di Sulteng bukan bencana nasional," ujar Sutopo.

Sementara dikutip dari situs web setkab.go.id, Menko Polhukam, Wiranto mengungkapkan, 18 negara telah menawarkan bantuan untuk menangani bencana di Paludan Donggala, Sulawesi Tengah.

Sebanyak 18 negara yang disebutkan, antara lain Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan China.

Selain itu, menurut Wiranto, ada juga bantuan dari organisasi program bantuan khusus PBB (UNDP) dan organisasi internasional ASEAN.

Wiranto, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (1/10/2018), mengungkapkan alasan pemerintah menerima bantuan dari luar negeri.

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara.

Di mana sebelumnya, Jokowi telah melakukan kunjungan ke negara-negara sahabat dalam rangka menjalin dan mempererat hubungan bilateral dan multilateral.

Alasan lain, menurut Wiranto, yakni Indonesia telah memberikan bantuan terhadap musibah yang terjadi di Bangladesh seperti pengungsi Rohingnya.