Video : Miliki 8.789 Pelanggan, PDAM Tirta Kampar Dapat Untung Tipis

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta KamPpar terus mengembangkan jangkauan pelayanannya

Laporan tribunpekanbaru.com, Fernando Sihombing 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta KamPpar terus mengembangkan jangkauan pelayanannya. Tahun 2018, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut menargetkan jumlah pelanggan menembus 9.000.

Direktur PDAM Tirta Kampar, Muhammad Rusdi mengungkapkan, sampai sekarang sudah mencapai 8.789 pelanggan. Tahun lalu, masih 7.900 pelanggan. Terkait target 9.000 pelanggan, ia tampaknya pesimis.

"Kalau sampai per Desember tahun ini, nampaknya (target) nggak terkejar," ungkap Rusdi, Selasa (9/10/2018). Ia realistis dengan pencapaian target itu. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor.

Baca: Video : Tujuh Manfaat Sedekah, Yok Simak Videonya

Rusdi mengatakan, faktor utama adalah pemutusan sambungan karena pelanggan menunggak . Ia mengakui, pihaknya terpaksa banyak melakukan pemutusan jelang Hari Raya Idul Fitri.

"Waktu itu memang kita nggak punya pilihan. Di situlah karyawan telat gajian. Baru itu gajian telat," ujar Rusdi. Ia mengemukakan, pelanggan umumnya beralasan menunggak karena perekonomian sedang sulit. 

Rusdi mengatakan, setelah diputus, masyarakat kemudian memilih beralih memanfaatkan air tanah. Walau terjadi pengurangan, di sisi lain pelanggan juga bertambah.

"Kalau nggak ada pemutusan kemarin, mungkin sudah sampai 9.000," kata Rusdi. Ia menambahkan, pihaknya masih terus berupaya menambah pelanggan. 

Baca: VIDEO: Syuci Masuk Final 200 Meter Gaya Bebas di Asian Paragames 2018

Meski begitu, Rusdi mengemukakan, PDAM Tirta Kampar tidak merugi. PDAM untung tipis. "Dari tahun lalu sebenarnya sudah untung 200 juta. Sekarang juga sudah untung," ujarnya.

Rusdi mengatakan, keuntungan PDAM tidak menjadi deviden untuk Pemkab Kampar sebagai pemilik. Menurut dia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, khusus PDAM difokuskan cukup mampu menutupi biaya operasionalnya.

"Kita namanya Full Cost Recovery. PDAM harus bisa memulihkan biaya operasionalnya sendiri," jelas Rusdi. Menurut dia, ini mengacu kebijakan pemerintah menetapkan air bersih dan sanitasi sebagai urusan wajib pemerintah. Sehingga air dan sanitas menjadi salah satu standar pelayanan minimum kepada masyarakat. Di samping jalan dan jembatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rusdi mengungkapkan, PDAM Tirta Kampar dinyatakan sehat. Ini hasil audit BPK RI terhadap 378 PDAM yang dinilai. Di Indonesia, terdata total sebanyak 391 PDAM. BPK memilah PDAM yang bisa dinilai. (*)

Penulis: Fernando
Editor: Aan Ramdani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved