Breaking News:

Berita Riau

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara 

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara 

Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Sebagian besar Bupati dan Walikota di Riau bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih sedang membacakan dekralasi dukungan pada saat deklarasi Relawan Jokowi yang digelar Projo di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018). Semua kepala daerah yang hadir ini menyatakan deklarasi dukungannya untuk memilih pasangan Jokowi-Maaruf Amin sebagai presiden Indonesia 2 periode. (Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir) 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Rencana pemanggilan kepala daerah oleh Bawaslu Riau terkait penandatanganan deklarasi dukungan Capres Cawapres 2019 atas nama kepala daerah, rencananya akan melibatkan sejumlah pakar dan para ahli.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli pidana dan ahli tata negara, serta pihak Ombudsman RI Perwakilan Riau.

"Kita akan minta pendapat para ahli untuk menanyakan apakah tindakan walikota dan bupati yang mengatasnamakan jabatan dalam deklarasi itu telah memenuhi unsur pidana," kata Rusidi kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (14/10/2018).

Baca: Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf, Dipanggil Bawaslu dan Siapkan 120 Pengacara

Baca: Syamsuar Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin, Kita Tak Perlu Minta Restu, Ini kan Hati Nurani

Dikatakan Rusidi, sebagaimana pasal 282 undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu, menjelaskan soal pejabat negara yang menguntungkan peserta Pemilu.

"Pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," jelas Rusidi.

Sedangkan dari pihak KPU Riau menurut Rusidi pihaknya sudah meminta keterangan pada hari sebelumnya, terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Jokowi, yakni Projo tersebut.

"KPU sudah kita minta keterangan. Banyak pertanyaan yang kita ajukan ke KPU, selama 1 jam, seputar apakah kegiatan deklarasi termasuk kategori kampanye, dan pertanyaan lainnya. Hasilnya belum bisa kita sampaikan," tuturnya.

Pihak Bawaslu sendiri menurut Rusidi sudah dapat surat tembusan dan penunjukan tim kampanye Jokowi-Maaruf Amin di Riau, serta dan organisasi yang ikut mengkampanyekan pasangan tersebut.

Baca: VIDEO: Kepala Daerah Se Riau Deklarasikan Dukung Jokowi-Maruf Amin

"Kita juga akan pastikan dukungan kepada Capres, apakah itu dibenarkan atau tidak, apakah itu termasuk mal administrasi atau tidak, karena itu kita juga akan undang Ombudsman RI perwakilan Riau, ahli pidana dan ahli tata negara," imbuhnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved