Breaking News:

Pilpres 2019

Baru Bupati Rohul, Sukiman yang Memastikan Datang ke Bawaslu Riau Besok

Dari 6 kepala daerah yang dipanggil pada sesi kedua hari ini, 3 orang kepala daerah sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran.

Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma Putra
Bupati Rohul Sukiman memberi sambutan saat pengesahan Ranperda di daerahnya. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Hingga Kamis (18/10) sore, tidak satupun kepala daerah yang hadir memenuhi panggilan Bawaslu Riau, terkait deklarasi dan tandatangan dukungan kepala daerah kepada pasangan Capres Cawapres beberapa waktu lalu.

Dari 6 orang kepala daerah yang dipanggil pada sesi kedua hari ini, 3 orang kepala daerah sudah mengkonfirmasi ketidakhadiran dan meminta reschedule di hari lain. Sedangkan 3 lainnya tidak memberikan keterangan.

"Hanya tiga kepala daerah yang meminta reschedule, yakni Rohil, Dumai dan Kuansing, sisanya tidak ada yang mengkonfirmasi," kata Rusidi kepada Tribun, Kamis sore.

Dari alasan dan lampiran kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, menurut Rusidi pihaknya memaklumi kesibukan para kepala daerah tersebut, pihaknya kemudian akan berkomunikasi intensif dengan para kepala daerah untuk menanyakan perihal waktu yang bisa mereka hadir.

Baca: Ahmad Dhani Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Fadli Zon Tuding Aparat Tak Netral

"Kita butuh keterangan yang sebenarnya dari mereka, maka dari itu, ini akan kita tindaklanjuti kembali, menanyakan kapan mereka bisa datang," ulasnya.

Sementara itu, waktu yang sudah pasti kehadiran kepala daerah adalah pada Jumat (19/10) ini adalah Bupati Rokan Hulu, Sukiman, yang memang meminta waktu pada Jumat tersebut, dari jadwal Rabu sebelumnya.

"Sedangkan yang lainnya kita akan coba sesuaikan pada Senin atau Selasa mendatang," tuturnya.

Jika masih ada kepala daerah yang mangkir pada pemanggilan kedua tersebut, maka menurut Rusidi pihaknya akan meminta pendapat kepada ahli tata negara, ahli pidana dan juga konsultasi dengan Ombusdman RI Perwakilan Riau, apakah ada kesalahan dalam prosedur administrasi negara dalam mengatasnamakan bupati/walikota dalam berkas deklarasi tersebut.

"Sesuai perbawaslu nomo 7 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran, kita diberi kewenangan dua kali pemanggilan, kalau tidak hadir juga kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yakni meminta pendapat para ahli, untuk kemudian mengambil keputusan," tuturnya.

Baca: Pemilu 2019, Kapolres Inhil Ingatkan Masyarakat Agar Tidak Bikin Hoax dan Ujaran Kebencian

Halaman
12
Penulis: Alex
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved