Breaking News:

Indragiri Hulu

Pemkab Inhu akan Lakukan Rapat Bersama Bahas Konflik Lahan PT ASL

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) akan lakukan rapat bersama bahas konflik lahan PT Alam Sari Lestari (ASL)

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Nolpitos Hendri
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Sosmed Tribun Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com, Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) akan lakukan rapat bersama bahas konflik lahan PT Alam Sari Lestari (ASL).

Konflik lahan PT ASL dengan warga Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kian memanas ketika warga menghentikan aktifitas perusahaan tersebut beberapa waktu lalu.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu segera mengambil tindakan dengan mengagendakan rapat membahas konflik lahan tersebut.

Baca: Progres Pengembalian Mobil Dinas Lamban, BPKAD Ungkap Ini Alasanya

Baca: Sebanyak 53 Keluarga Korban Banjir Masih Bertahan di Empat Lokasi Pengungsian

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Hendrizal.

"Insya Allah kamis 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 Wib, di Ruangan Thamsir Rachman kita akan adakan rapat tentang hal dimaksud," katanya kepada awak media, Jumat (19/10/2018).

Sementara itu, sebelumnya Direktur PT ASL, Andan kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya dengan serius akan menyikapi persoalan konflik lahan tersebut.

"Tentunya hal ini kami sikapi dengan sangat serius, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik tanpa harus terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," katanya.

Baca: Kepala KPBD Inhu Sebut Air Sungai Indragiri Sulit Surut Karena Pasang di Daerah Inhil

Baca: Youtuber Asal Pekanbaru ini Raup Rp 25 Juta per Bulan

Terkait penyelesaian konflik ini, Andan berkata pihaknya juga melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selaku pemegang kebijakan.

Terlebih lagi dirinya mengatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) PT ASL merupakan amanah negara.

"Tentunya kami dari perusahaan tidak mungkin menyelesaikan sendiri, harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di desa ataupun Pemerintah Indragiri Hulu," ujarnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved