Breaking News:

Kasus Pembakaran Bendera, Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

Wiranto kemudian mengungkapkan sejumlah hasil rapat koordinasi terkait kasus pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional

Editor: Sesri
Kompas.com/Kristian Erdianto
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui usai rapat koordinasi satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi terkait kasus pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Wiranto seusai rapat koordinasi membahas peristiwa tersebut.

Ikut hadir Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, pihak Kemendagri, Kemenkumham, MUI, dan PBNU.

"Saya harapkan kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh berita-berita yang tidak benar," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (23/10/2018) seperti yang dilansir TribunPekanbaru.com dari Kompas. 

Wiranto mengatakan, setelah video pembakaran bendera dan ikat kepala tersebut beredar di media sosial, kasus tersebut kemudian membesar.

Baca: Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Dicekal ke Luar Negeri, Gagal ke Timur Tengah, Akui Rugi Rp 1 Miliar

Baca: Kasus Novel Tak Kunjung Tuntas, Jokowi: Masa Dikit-dikit Saya Ambil Alih

Baca: Ternyata Inilah Alasan Jokowi Sering Bagi-bagi Sepeda

"Peristiwa tersebut telah berkembang meluas di media sosial dengan berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antarormas, bahkan antarumat bergama yang dapat menimbulkan prokontra di masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto kemudian mengungkapkan sejumlah hasil rapat koordinasi.

Wiranto mengatakan, pembakaran dilakukan akibat penggunaan kalimat tauhid dalam bendera ormas Hizbut Thahir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.

Bendera tersebut, kata Wiranto, muncul dalam peringatan Hari Santri di beberapa daerah, seperti di Tasikmalaya dan Garut.

"Di daerah lain, oknum maupun benderanya dapat diamankan dengan tertib tanpa ada insiden. Tapi di Garut cara mengamankannya dengan dibakar oleh oknum Banser. Ternyata menimbulkan masalah," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan, informasi yang dia terima, PBNU telah meminta kepada GP Ansor untuk memberi klarifikasi dan menyesalkan cara tersebut.

Baca: Jokowi Ungkap 4 Isu Ini yang Selalu Menyerangnya Saat Pilpres

Baca: Serukan Ganti Presiden, Kubu Jokowi Laporkan Video Anak Berseragam Pramuka dan Guru SMA 87

"Namun sebagai ormas Islam, mereka mengatakan, tidak mungkin sengaja membakar kalimat tauhid yang sama artinya melakukan penghinaan terhadap diri mereka sendiri," kata Wiranto mengutip pernyataan PBNU.

"Namun apa yang dilakukan, menurut mereka, semata-mata membersihkan pemanfaatan kalimat tauhid yang dimanfaatkan oleh organisasi terlarang HTI," tambah Wiranto.

Meski demikian, GP Ansor telah menyerahkan ketiga anggotanya kepada Kepolisian untuk diproses hukum secara adil. Wiranto memastikan, Kepolisian dan Kejaksaaan akan mengusut kasus tersebut.

Di akhir pernyataannya, Wiranto mengingatkan agar jangan ada pihak yang memanfaatkan kasus tersebut.

"Siapapun dan pihak manapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk hal negatif yang justru akan menganggu ketenangan masyarakat, maka sama dengan mengkhianati pengorbanan para pendahulu kita, terutama para ulama dan santri yang berkorban untuk NKRI," pungkasnya. (*) 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved