Kampar

Pemkab Kampar ke DPRD: Gedung 8 Lantai Tidak Mengganggu Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Gedung 8 Lantai yang akan dibangun di Jalan Prof. M. Yamin Bangkinang Kota itu akan menyedot biaya Rp. 94,8 miliar.

Pemkab Kampar ke DPRD: Gedung 8 Lantai Tidak Mengganggu Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Tony Hidayat mengemukakan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memberi penjelasan soal pembiayaan Gedung 8 Lantai. Penjelasan BPKAD didengar pada rapat Komisi IV bersama instansi Pemkab Kampar, Senin (22/10/2018).

Seperti diketahui, Gedung 8 Lantai yang akan dibangun di Jalan Prof. M. Yamin Bangkinang Kota itu akan menyedot biaya Rp. 94,8 miliar.

Ini baru fisik kontruksi saja. Belum termasuk fasilitas penunjang, seperti Generator Set.

Baca: Juventus vs Manchester United Malam Ini, Cristiano Ronaldo Sebut Tak Masalah Dikartu Merah

Pemkab Kampar merencanakan pengerjaan megaproyek tersebut dengan anggaran tahun jamak (multiyears), 2019 dan 2020. Sejauh ini, Komisi IV tidak begitu mempersoalkan sistem penganggaran tersebut.

Tony mengemukakan, Komisi IV mewanti-wanti Gedung 8 Lantai mengganggu belanja wajib pemerintah. Seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen.

Menurut Tony, dari penjelasan BPKAD, disampaikan bahwa Pemkab Kampar menganggarkan sampai 30 persen untuk pendidikan dan sampai 15 persen untuk kesehatan.

"Urusan wajib ini yang jadi perhatian kita. Dari BPKAD, (Gedung 8 Lantai) tidak menguras belanja wajib," ungkapnya, Senin malam.

Baca: Digoreng dengan Tungku Kayu, Keripik Cabe Jadi Oleh-oleh Primadona Dumai

Tony menyinggung porsi belanja modal pada APBD Kampar.

‎Ia menjelaskan, BPKAD mengaku bahwa Kampar justru belum mencapai target alokasi belanja modal.

Menurut dia, Pemerintah Pusat mewajibkan daerah menganggarkan 25 persen kegiatan belanja modal.

"Kegiatan belanja modal di bawah nasional. Kita baru 15 persen lebih. Nggak sampai 16 persen," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Baca: Persiraja Lebih Memilih Kiper Persik Kendal daripada Kiper PSPS

Khusus belanja modal untuk fisik, kata dia, Kampar bahkan mendapat teguran karena baru mencapai 11 persen.

"APBD kita sekarang ini, dari 15 persen fisik (target nasiona) kita baru sampai 11 persen. Pekanbaru itu bahkan sampai 30 persen," kata Tony. Ia mengakui, urgensi gedung tersebut masih menimbulkan pro kontra.

"Soal urgensi, pasti menjadi perdebatan," tandas Tony. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved