Indragiri Hilir

Bawaslu Inhil Ingatkan Netralitas ASN di Media Sosial

Bawaslu Inhil mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019

Bawaslu Inhil Ingatkan Netralitas ASN di Media Sosial
Grafis Tribun Pekanbaru/Didik Ahmadi
ILUSTRASI 

Bawaslu Inhil Ingatkan Netralitas ASN di Media Sosial

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com, T Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Terkhusus dalam penggunaan media sosial yang saat ini sangat marak, Bawaslu Inhil mewanti-wanti para ASN untuk bijak menggunakan media sosial sehingga tidak memposting hal-hal yang melanggar netralitas.

Baca: Ranking FIFA Edisi Oktober 2018: Timnas Indonesia Naik 4 Peringkat, Malaysia Tertinggal Jauh

Baca: Jalan Penghubung Dua Desa Terputus, Banjir di Pangkalan Bunut Mulai Surut

“Kadang kita asik – asik main media sosial ikut memposting mengajak memberikan dukungan, itu bagian dari pelanggaran,” ujar Ketua Bawaslu Inhil Muhammad Dong di hadapan para Camat dan Kepala Desa Se Inhil dan Pejabat Esselon Pemkab Inhil yang menghadiri Rapat koordinasi Pemda dan Forkompinda Inhil di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (23/10/2018).

Mantan Komisioner KPU Inhil ini tidak ingin para ASN menjadi bagian dari penindakan Bawaslu Inhil, karena hukumannya sangat jelas yaitu sanksi pidana undang-undang No 7 tahun 2018.

“Dari 598 calon legislatif kami yakin ada keluarga kita, jadi mari kita kedepankan posisi kita sebagai ASN. Jangan karena adanya hubungan kekeluargaan mengakibatkan bapak ibu menjadi bagian dari penindakan kami,” tegasnya.

Baca: Hari Ini Pemkab Inhu Bertemu dengan Warga Desa Bahas Konflik PT ASL

Baca: Hasil dan Klasemen Akhir Grup B Piala AFC U-19, Timnas U-19 Jepang dan Thailand ke Perempat Final

Demikian juga kepada Badan Permusyawaratan Desa dan unsur desa lainnya diharapkan kerjasamanya untuk tidak terlibat dan menjaga netralitas Pemilu 2019.

“Penegakan keadilan Pemilu termasuk kemampuan menjaga netralitas, karena ketika diantara ASN yang berpihak, kewajiban kami untuk melakukan penindakan. Bentuk sanksi bisa saja sanksi sidang pelanggaran kode etik yang kita ajukan ke Komisi ASN,” imbuhnya. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved