Berita Riau

Bawaslu Riau Berharap Sanksi dari Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Bawaslu Riau berharap agar sanksi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk 11 kepala daerah di Riau bisa memberikan efek jera

Bawaslu Riau Berharap Sanksi dari Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Sebagian besar Bupati dan Walikota di Riau bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih sedang membacakan dekralasi dukungan pada saat deklarasi Relawan Jokowi yang digelar Projo di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018). Semua kepala daerah yang hadir ini menyatakan deklarasi dukungannya untuk memilih pasangan Jokowi-Maaruf Amin sebagai presiden Indonesia 2 periode. (Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir) 

Bawaslu Berharap Agar Sanksi Mendagri untuk 11 Kepala Daerah Bisa Berikan Efek Jera

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau berharap agar sanksi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk 11 kepala daerah di Riau bisa memberikan efek jera.

Setelah merekomendasikan 11 kepala daerah untuk diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menyatakan harapannya agar ke depannya hal tersebut menjadi pelajaran sekaligus efek jera.

Baca: Perempuan Cantik Ini Bersedia Jadi Istri Kedua Ridwan Kamil, Ini Foto-foto Cantiknya

Baca: 6 Selebriti Cantik dan Ganteng Papan Atas Indonesia yang Putuskan Menjadi Mualaf

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada Tribunpekanbaru.com pada Sabtu (3/11/2018) mengatakan, kondisi tersebut cukup sekali itu saja terjadi.

Dikatakannya, tahapan kampanye kedepannya masih cukup panjang, sehingga diharapkan kepala daerah tidak lagi ceroboh dalam menggunakan jabatannya.

“Kita rekomendasikan ke Kemendagri agar diberi sanksi, sesuai dengan perundang-undangan. Dengan demikian, kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Apalagi tahapan kampanye masih panjang,” kata Rusidi kepada Tribun, Sabtu (3/11).

Baca: 5 Lirik Paling Romantis di Single Tempo di Album EXO Dont Mess Up My Tempo Bikin Meleleh!

Baca: Kisah Jumpei Yasuda Jurnalis Jepang yang Bebas dari Penyekapan Kelompok Ekstremis Suriah

Rusidi juga menambahkan, apa yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan secara administratif, jika dalam keadaan cuti, seharusnya kepala daerah tidak menandatangani berkas apapun dengan mengatasnamakan jabatannya.

“Dalam keadaan cuti harusnya tidak menandatangani berkas apapun, itu tidak boleh, di situ pelanggarannya. Kalau kepala daerah ikut kampanye boleh-boleh saja, ada aturannya memang, tapi jangan sampai menyalahgunakan jabatan secara administratif,” jelasnya.

Ditambahkannya, tidak hanya bagi kepala daerah, ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga pelanggaran Pemilu dapat terus diminimalisir, baik Pilpres 2019 ataupun Pileg 2019.

Baca: Pilihan HP 1 Jutaan, Yuk Intip Perbandingan Realme C1 dan Xiaomi 6A

Baca: Penyebab Kebakaran Bengkel di Jalan Rajawali, Enam Unit Damkar Diturunkan

Halaman
123
Penulis: Alex
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved