DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Akan Temui Kemenkeu Tuntut DBH

"Ini yang kita pertanyakan. Kenapa tidak diturunkan? Berarti kan Pemprov termasuk juga kita di dewan ini juga lemah. Kita seharusnya lebih keras lagi," ujarnya.

Diakui Asri, selama ini desakan yang dilakukan kurang kuat sehingga pemerintah pusat bisa memperlakukan Riau hingga seperti sekarang ini.

"Kedzaliman ini harus dilawan, melawan harus sesuai dengan perundang-undangan, masa DBH sampai Rp 2 triliun tidak dibayar, ini berarti tata cara menajemen pemerintah pusat tidak benar. Kita tidak ingin masyarakat lama lagi menanggung kondisi seperti ini," tuturnya. (*)