Gaji Pegawai Pemprov Riau dan Wakil Rakyat di DPRD Riau Terancam Ditunda Pusat

Gaji Pegawai Pemprov Riau dan Wakil Rakyat di DPRD Riau Terancam Ditunda Pusat-Berita Riau Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gaji pegawai di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan gaji wakil rakyat di DPRD Riau terancam ditunda oleh pemerintah pusat.

Hal itu terjadi jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019 tidak disahkan dalam bulan November 2018.

Baca: Api Masih Berkobar, Gudang Ampas Sawit PT SDS di Dumai Terbakar-Berita Riau Hari Ini

Baca: Laka Lantas di Jalintim Pangkalan Lesung, Dua Mahasiswi Asal Inhil Tewas di Tempat

Untuk itu, pengesahan APBD Riau 2019 sedang digesa oleh Pemprov Riau dan DPRD Riau.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau melaksanakan rapat penetapan pagu anggaran untuk masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Selanjutnya, pada Senin sore ini, ditargetkan Momerandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD Riau 2019 sudah bisa ditandatangani.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG: Live Streaming Semen Padang vs Kalteng Putra, Saksikan Disini

Baca: FOTO: Kabel Melintang Rendah di RTH Kaca Mayang Pekanbaru Bahayakan Pengguna Jalan

"Pagi ini kita laksanakan penetapan pagu anggaran dulu, selanjutnya pada sore hari akan kita laksanakan MoU, mudah-mudahan tidak ada halangan," kata Suhardiman kepada Tribunpeaknbarucom pada Senin (19/11/2018).

Sementara itu, pembahasan APBD Riau 2019 sebelumnya terus digesa, bahkan pihak Banggar DPRD Riau dan TAPD Pemprov Riau membahas juga dalam hari libur, siang dan malam, misalnya pada Sabtu dan Minggu (18/11/2018) lalu.

Suhardiman sebelumnya juga menjelaskan, kalau MoU sudah selesai, maka itu artinya sudah bisa dianggap selesai, sudah terkunci.

Baca: Vicky Prasetyo Unggah Buku Nikah dan Mengaku Ikhlas Pasca Gerebek Angel Lelga di Rumahnya

Baca: Jadwal Konser BlackPink Hari Ini di Trans7; Berikut Biodata dan Profil BlackPink

"Tapi masih ada peluang untuk lakukan revisi, sebelum ketuk palu. Kita masih punya waktu sampai akhir November ini. Tapi kalau ada yang digeser-geser lagi, maka nanti tinggal lakukan MoU lagi, itu bisa dilakukan berulang-ulang," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, Banggar memang bekerja maraton membahas APBD 2019 saat ini, dan mengejar MoU KUA PPAS tuntas dilaksanakan pada Senin ini.

Dikatakannya, saat ini pembahasan terus berjalan sesuai jadwal, agar bisa MoU dan ketok palu APBD 2019 sesuai target, yakni sebelum tanggal 30 November 2018.

Baca: Harga Tiket Semen Padang vs Kalteng Putra di Gor Haji Agus Salim Live di Tvone

Baca: FOTO: Warga Lewati Genangan Banjir di Jalan Harapan Rumbai Pesisir

Menurutnya, jika melewati tanggal itu, maka Pemprov dan DPRD Riau akan didenda oleh pemerintah pusat, berupa penundaan gaji.

Tahapan penyusunan APBD dari perencanaan hingga pengesahan.

Berawal dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah

Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan KUA PPPAS

Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD

Terakhir penetapan APBD. (*)