Berita Riau

Hasil RUPS LB PT PER Dianulir Wakil Rakyat di DPRD Riau, Dinilai Tidak Sesuai Aturan

Pemilihan Komisaris Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dianulir wakil rakyat di DPRD Riau

Hasil RUPS LB PT PER Dianulir Wakil Rakyat di DPRD Riau, Dinilai Tidak Sesuai Aturan
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Sosmed Tribun Pekanbaru 

Hasil RUPS LB PT PER Dianulir Wakil Rakyat di DPRD Riau, Dinilai Tidak Sesuai Aturan

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemilihan Komisaris Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dianulir wakil rakyat di DPRD Riau.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut dianulir oleh wakil rakyat karena tidak memenuhu seluruh aturan pelaksanaan RUPS LB.

Baca: Bikin Tercengang, Ini Luas Kebun Kelapa Sawit di Riau Hingga Tahun 2018

Baca: Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Semakin Membuat Petani Menjerit

Satu di antara aturan yang tidak diikuti adalah adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam melaksanakan RUPS LB.

Melalui RUPS LB PT PER yang dilaksanakan pada Jumat (19/11/2018) lalu di Hotel Grand Central Pekanbaru, terpilih Indrawati Nasution.

Indrawati Nasution terpilih sebagai Komisaris Utama dan ia merupakan pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby kepada Tribunpekanbaru.com pada Selasa (20/11/2018) mengatakan, satu di antara aturan untuk pelaksanaan RUPS BUMD adalah melakukan koordinasi dengan pihak DPRD Riau.

"Sementara, aturan tersebut tidak dijalankan," ungkap Suhardiman.

Baca: Begini Sosok Sabrina Chairunnisa di Mata Kalina Ocktaranny Mantan Istri Deddy Corbuzier

Baca: Video: Live Streaming Myanmar vs Vietnam Piala AFF 2018 Pukul 18.30 WIB, Live Fox Sport

"Dalam aturan tersebut dijelaskan, kalau koordinasi tidak dilaksanakan dengan DPRD Riau, maka RUPS tidak bisa dilakukan," kata Suhardiman.

Diakui Suhardiman, sejak kepemimpinan Plt Gubernur Riau (Gubri), Wan Thamrin Hasyim memang komunikasi pihaknya agak sedikit terganggu dengan pihak Pemprov Riau.

"Komunikasi kita memang agak terganggu sejak Plt Gubri menjabat, karena orangnya agak otoriter, sulit kita melakukan komunikasi," ujar Suhardiman Amby.

Dikatakan Suhardiman, pihaknya akan mengkaji ulang proses dan hasil RUPS PT PER, terkait indikasi pelanggaran prosedur atas aturan yang sudah diatur.

Baca: Mutasi Jabatan 136 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Inhil

Baca: Reuni Akbar Alumni Poltekes Kemenkes Riau, Banyak Rangkaian Acara Selama Beberapa Hari

"Tidak bisa sembarangan dalam menunjuk dan memilih begitu saja, kita butuh SDM agar bisa meningkatkan pendapatan, bukan asal pilih. Kita bukan meragukan yang susah terpilih, tapi setidaknya harus melalui proses yang benar, untuk memilih yang terbaik tersebut," ujarnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved