Presiden Joko Widodo Direncanakan Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang Rampung Awal 2019

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai menjadi malapetaka bagi warga Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Hendra Eka Saputra dan keluarganya.

Kenapa tidak, 2 bidang tanahnya yang menjadi tumpuan ekonomi keluarganya selama ini akan disita Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura demi kelanjutan pembangunan jalan tol.

"Saya merasa dirampas, cuma saya gak tahu, negara atau preman atau entah hantu mungkin yang merampas," kata Hendra dihubungi Tribunsiak.com, Jumat (23/11/2018).

Ia menceritakan, negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti rugi tanahnya sebagaimana aturan perundang-undangan dan nilai yang ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Negara hanya mengganti lahannya sebesar Rp 10.500 per meter.

Sedangkan nilai yang ditetapkan NJOP Rp 36.000 per meter dan harga pasaran tanah Rp 150.000 per meter.

"Kami sudah melakukan gugatan, namun ditolak pengadilan. Saat ini kami dalam proses naik banding, kan belum ada keputusan tetap," kata dia.

Hal tersebut juga menjadi dasar bagi dia untuk melapor ke Komnas HAM.

Menurutnya, melapor ke Komnas HAM menjadi jalan bagi dirinya untuk menemukan keadilan.

Baca: Plt Gubernur Riau Ungkap Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Usai Tinjau Pakai Land Cruiser

Baca: FOTO: Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Sebab, pada bidang tanahnya yang terancam dieksekusi negara, tidak lagi dapat menghasilkan.

Padahal di atas tanahnya tersebut ada tanaman kelapa sawit dan kandang ayam buras sebanyak 5.500 ekor.

Dari usaha ternak ayamnya saja Hendra biasanya memperoleh keuntungan Rp 26 juta per bulan.

Kini, seleuruh pendapatannya tidak dapat lagi diperolehnya.

"Sangat tidak adil nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak jalan tol, apa lagi usaha saya sudah tidak dibolehkannya lagi," kata dia.

Saat ini, Hendra tidak lagi punya pengasilan.