Aturan Poligami Menurut UU Perkawinan No 1/1974 yang Ditentang Ketua PSI Grace Natalie

Grace Natalie, terus menyuarakan perlawanannya terhadap penerapan syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aturan Poligami Menurut UU Perkawinan No 1/1974 yang Ditentang Ketua PSI Grace Natalie
psi.id
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, terus menyuarakan perlawanannya terhadap penerapan syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Salah satu yang ditentang keras adalah poligami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Grace Natalie menyerukan revisi atas Undang-undang tersebut.

Bagaimana sebetulnya ketentuan pokok dalam UU tersebut?

UU Perkawinan yang diteken Presiden Soeharto dan Menteri/Sekretaris Negara Soedharmono pada 2 Januari 1974 itu menyatakan:

Ketentuan dalam Pasal 3:

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 4:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

  • A. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  • B. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  • C. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Halaman
12
Editor: Muhammad Ridho
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved