Berita Riau

ASN Rawan Terima Gratifikasi dari Wajib Pajak, Ini Sanksinya Jika Dilanggar

Wajib pajak agar tidak memberikan imbalan apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas untuk memungut wajib pajak.

ASN Rawan Terima Gratifikasi dari Wajib Pajak, Ini Sanksinya Jika Dilanggar
shutterstock
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Wilayah Sumatera II Adliansyah Malik Nasution meminta kepada wajib pajak agar tidak memberikan imbalan apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas untuk memungut wajib pajak.

"Pemberian dalam bentuk apapun terkit dengan jabatan itu adalah gratifikasi dan ASN itu paling rawan terkena gratifikasi, awas, hati-hati," kata Ciko sapaan akrap Adliansyah Malik Nasution, di Kantor Bapenda Provinsi Riau, Jumat (14/12/2018).

Baca: VIDEO: Live Streaming Manchester City vs Everton Pekan ke-17 Liga Inggris, Pukul 19.30 WIB

Pihaknya mengingatkan kepada ASN khusunya yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda di kabupaten dan kota dan kecamatan di Provinsi Riau agar tidak memanfaatkan jabatanya untuk meminta sejumlah uang kepada wajib pajak.

Terutama kepada wajib pajak yang menunggak pajaknya atau ada permasalahan dengan pembanyaran serta perhitungan pajaknya.

Baca: KPK Temukan Kejanggalan dalam Pencatatan Penerimaan Pajak Daerah di Riau

Coki mengungkapkan, berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 mengatur secara tegas terkait sanksi yang dijatuhkan kepada ASN yang menerima gratifikasi.

"Yang paling ringan itu turun pangkat tiga tahun dan yang paling berat adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)," pungkasnya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved