Berita Riau

Wan Thamrin Hasyim Belum Kirim Teguran ke 10 Bupati dan Walikota di Riau

Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim hingga Jumat belum juga mengirimkan surat teguran kepada 10 Bupati dan Walikota di Riau yang ikut deklarasi

Tribun Pekanbaru/ Nasuha Nasution
Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim 

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim hingga Jumat (28/12/2018) belum juga mengirimkan surat teguran kepada 10 Bupati dan Walikota di Riau yang ikut deklarasi bersama Projo beberapa waktu lalu.

Ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari surat perintah Mendagri kepada Gubernur untuk buat teguran kepada 10 Kepala Daerah tersebut.

"Sekarang sedang kami buat dan susun surat tegurannya, jadi belum ada dikirim," ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Sudarman Jumat (28/12/2018).

Baca: Mendagri Bantah Perlambat Keluarkan Surat Perintah Teguran pada Kepala Daerah Dukung Jokowi-Ma’ruf

Menurut Sudarman pihaknya di Biro Tata Pemerintahan sendiri baru menerima surat Mendagri bertanggal 12 Desember 2018 itu pada Kamis (27/12). Sehingga belum bisa langsung ditindaklanjuti.

"Kami di Biro Tata Pemerintahan Yang terima surat baru kemarin (Kamis). Saya tidak tahu apakah dari Kemendagri langsung namun lihat tanggal suratnya 12 Desember 2018, "ujar Sudarman.

Untuk menindaklanjuti dan menyusun surat kepada 10 Bupati dan Walikota itu, Biro Tata Pemerintahan lanjut Sudarman akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak termasuk Kesbangpol.

"Nanti kami mau kordinasi dengan Kesbangpol dan instansi lainnya, untuk menyusun surat teguran itu, "jelas Sudarman.

Sebagaimana diketahui Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sony Sumarsono, meminta Gubernur Provinsi Riau Wan Thamrin Hasyim untuk menegur 10 Kepala Daerah yang mengunakan nama Jabatan Bupati/Walikota dalam melakukan Penandatanganan pernyataan dukungan terhadap satu pasangan Calon Presiden Oktober lalu.

Baca: FOTO: Diperbaiki, JPO Depan Ramayana Pekanbaru Ditutup

Ini berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat permintaan pemberian teguran kepada 10 Kepala Daerah tersebut merupakan tindaklanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau kepada Menteri Dalam Negeri pertanggal 6 November 2018.

Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 Kepala Daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 namun terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sepuluh Kepala Daerah yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Rokan Hilir Walikota Pekanbaru dan Walikota Dumai.

Baca: Surat Perintah Teguran untuk 10 Kepala Daerah di Riau Ditanggapi Dingin Kubu Prabowo

Dasar Hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran ini tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved