Pemilu 2019

Pasangan Prabowo-Sandi Bakal Boikot Pemilu Bila Terjadi Kecurangan. Begini Penjelasan Tim Pemenangan

Pasangan Prabowo-Sandi akan boikot pemilu 2019 jika dalam pelaksanaannya terjadi kecurangan. Pasangan ini disebutkan tidak mundur dari pencalonan

Pasangan Prabowo-Sandi Bakal Boikot Pemilu Bila Terjadi Kecurangan. Begini Penjelasan Tim Pemenangan
TRIBUNNEWS.COM/DANANg TRIATMOJO
Prabowo-Sandi di Plennary Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pasangan Prabowo-Sandi akan boikot pemilu 2019 jika dalam pelaksanaannya terjadi kecurangan. Meski melakukan boikot pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo -Sandi tidak mengundurkan diri dari kontestasi pilpres 2019.

Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean. "Jika semua kecurangan yang kami indikasikan terus terjadi, maka kemungkinan besar BPN akan memboikot pemilu," tegas Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini seperti dikutip tribunpekanbaru.com dari Tribunnews.com, Senin (14/1/2019).

"Jadi bukan mundur ya, tapi menyatakan memboikot pemilu," jelas Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinand Hutahaean, perlu sikap tegas dan keras untuk menghadapi upaya curang yang terus kasat mata dan sepertinya tidak kuatir lagi melakukannya.

"Banyak hal yang melanggar undang undang terbiarkan begitu saja ketika itu dilakukan oleh paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena sebagai penguasa bisa memperalat lembaga negara," ujar Ferdinand Hutahaean.

Untuk itu, imbuh dia, jika semua kecurangan yang diindikasikan kubu Prabowo-Sandi terus terjadi, maka BPN akan memboikot pemilu.

Baca: Pidato Kebangsaan Indonesia Menang, Prabowo Mengundurkan Diri Jika Pilpres 2019 Curang

Baca: Gandeng PDIP Hingga Ajak SBY Foto Bersama, Prabowo Sampaikan Pidato Kebangsaan

Baca: Posko Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Bermarkas di Solo, Jokowi Angkat Bicara

"Ini langkah terakhir yang akan kami ambil bila semua ketidakadilan dan kecurangan terus terjadi," ujar Ferdinand Hutahaean.

Karena itu pula dia tegaskan, sanksi pidana hingga 60 bulan dan denda hingga Rp 50 miliar pada capres cawapres dan pimpinan partai politik tidak akan berlaku jika itu memboikot.

"Sanksi itu bagi yang mengundurkan diri. Beda dengan boikot. Jadi sanksi itu tidak bisa diterapkan. Boikot itu karena pemilu tidak beres, ini sikap perlawanan," tegas Ferdinand Hutahaean.

Hal ini disampaikan Ferdinand Hutahaean terkait pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebutkan bahwa Prabowo akan mundur jika terjadi kecurangan dalam pemilu.

Halaman
12
Editor: rinalsagita
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved