Sekdprov Riau Akui Tidak Semua Program Gubenur Riau Terpilih Bisa Diakomodir

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dalam perumusan APBD Riau untuk 2019 disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi seluruh prosedur.

Hijazi menegaskan, bahwa dalam pembahasan APBD 2019, Pemprov Riau sudah melibatkan tim transisi dan mengakomodir program-program Gubernur Riau terpilih.

"Mungkin tidak semuanya bisa diakomodir. Tugas kami bagaimana anggaran pemerintah tetap bisa berjalan di masa transisi seperti ini," kata Hijazi saat mejadi narasumber dalam seminar Bedah APBD Riau 2019 di Kantor BI Perwakilan Riau Jalan Jendral Sudirman, Selasa (22/1/2019).

Baca: Inilah Kandidat Ketua Umum NPC Riau yang akan Bertarung di Musorprov 25 Februari 2019

Dalam pengesahan APBD 2019 memang ada selisih waktu, antara penyusunan RKPD 2019 seiring dengan berjalannya Pilgub Riau, sehingga pada saat KUA-PPAS diserahkan ke DPRD Provinsi Riau, proses Pilgub belum selesai. Kondisi tersebut lah yang membuat keterlibatan tim transisi dalam pembahasan APBD Riau pada 2019 menjadi tidak maksimal.

Sementara belanja langsung lebih besar ketimbang belanja tidak langsung dari total APBD Riau 2019 sebesar Rp9,1 triliun. Hijazi menjelaskan bahwa persepsi belanja langsung tidak berorientasi pada publik, dianggap sebagai hal yang keliru. Sebab, dalam belanja langsung ada jatah pajak yang akan disalurkan ke kabupaten/kota dan kemudian menjadi belanja tidak langsung.

"Kemudian ada belanja dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) dalam belanja langsung dan akan menjadi belanja tidak langsung jika masuk dalam anggaran kabupaten/kota. Saya rasa hal-hal seperti ini memang harus kita luruskan," ujarnya.

Kemudian pada pos belanja tidak langsung tahun 2019, memang ada beberapa difokuskan ke beberapa wilayah yang dianggap membutuhkan terutama dari sisi perbaikan infrastruktur, sektor pendidikan, dan kesehatan.

Baca: Syamsuar Soroti Besarnya Anggaran Perjalanan Dinas di APBD 2019, Begini Katanya

Sebelumnya, Gubenur Riau terpilih Syamsuar menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2019. Syamsuar menilai APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp 9,1 triliun, terdapat sebesar Rp401 miliar untuk belanja perjalanan dinas. Jumlah ini 10 persen dari total belanja langsung, sebesar Rp5,076 triliun.

"Biasanya saya kalau di Siak, ada undangan acara di Provinsi minta lima orang, saya hanya setujui satu orang. Secara tidak langsung, kami sudah hemat anggaran perjalanan dinas, baik Pemkab maupun provinsi," kata Syamsuar saat membedah APBD Riau 2019 di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau Jalan Jendral Sudirman, Selasa (22/1/2019).

Syamsuar pun menyentil terkait besarnya belanja perjalanan dinas di APBD Riau 2019 tersebut. Dia menyarankan, untuk menghemat anggaran perjalanan dinas ini.

Sebab ada juga kebiasaan pejabat, kata dia, kegiatan yang dilaksanakan satu hari, dibuat menjadi dua hari.

"Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat," kata Syamsuar.

Syamsuar juga menjelaskan dari APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp 9,1 triliun, terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung, dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.

Baca: Angga Vokalis Maliq & Dessentials & Melanie Putria Resmi Bercerai

Dijelaskannya, belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun. Jumlah tersebut 48 persen dari total belanja tidak langsung atau mencapai 26,3 persen dari belanja daerah.

"Kemudian, bagi hasil kabupaten/kota mencapai Rp1,414 triliun atau 28 persen, dan belanja hibah sebesar Rp1,09 triliun atau 21 persen dari total belanja tidak langsung," kata Syamsuar.

Sedangkan belanja langsung, berjumlah Rp4,102 triliun. "Belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,438 triliun atau 59 persen dari total belanja langsung," kata dia. (*)