Berita Riau

Terkait Rencana Terima PPPK, BKD Riau Pastikan Belum Tahu Jumlah Kuota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa memastikan berapa jumlah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Istimewa
Pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Indonesia membahas PPPK berlangsung di Batam, Rabu (23/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgio

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa memastikan berapa jumlah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rencananya akan mulai dibuka seleksinya pada bulan Februari 2019 mendatang.

Selain belum bisa memastikan berapa jatah kuota PPPK untuk Pemprov Riau, pihaknya juga belum bisa memetakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membayarkan gaji berikut tunjangan PPPK. Sebab sejauh ini belum ada petunjuk teknis (Juknis) tentang jumlah kuota PPPK masing-masing daerah dan besaran gajinya.

"Belum kami petakan, karena belum dapat Juknisnya," kata Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Kamis (24/1/2019).

Ihwan mengungkapkan, sejauh ini belum ada titik terang terkait penerimaan PPPK di daerah. Termasuk di Provinsi Riau. Sebab dalam pertemuan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Indonesia membahas PPPK di Batam, Rabu (23/1/2019) kemarin tidak ada perwakilan dari kementrian keuangan yang hadir.

Pertemuan itu, tambahnya, hanya dihadiri oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN Pusat.

"Belum ada titik temu, karena hampir semua daerah menolak. Sebab anggaranya (gaji dan tunjangan PPPK) dibebankan ke daerah (APBD), dari kementrian keuangan tidak ada yang datang," kata Ikhwan.

"Belum putus lagi, masalah anggaran, ditumpukan ke APBD. Sementara APBD kan sekarang sudah jalan," katanya.
Selain itu, hampir seluruh daerah ternyata juga tidak bersedia membuat surat pertanggungjawaban mutlak terkait penerimaan PPPK di daerahnya masing-masing. Lagi-lagi alasanya adalah masalah anggaran yang dibebankan ke APBD.

"Masih terkendala anggaran. Ini yang masih mau dibahas lagi dengan Menpan. Kalau CPNS kan anggarannya dari DAU (Dana Alokasi Umum) Pusat yang dipindahkan ke daerah. Sedangkan untuk PPPK ini anggaranya dibebankan ke daerah," kata Ikhwan.

Ikhwan mengungkapkan, pada pertemuan tersebut juga dibahas soal seleksi yang sama dengan sistem seleksi CPNS. Yakni dengan menggunakan sistem Computer Asisted Tes (CAT). "Ujiannya hampir sama dengan CPNS, pakai CAT, SKD, SKB, soalnya juga dari pusat," katanya.

Selain sistemnya yang menggunakan CAT, untuk penerimaan PPPK tahun ini khusus untuk tiga formasi. Yakni formasi tenaga kesehatan, pendidikan dan pertanian. "Formasi yang dibuka tiga itu, kesehatan, pendidikan dan pertanian," ujarnya.

Sejauh ini pihaknya belum bisa melakukan tindaklanjut apapun didaerah terkait penerimaan dari PPPK. Sebab pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. Termasuk soal anggaran. "Kalau menurut aturan kan memang akhir Februari paling lambat harus sudah dibuka seleksinya," sebutnya.

Tidak hanya soal anggaran, pada pertemuan tersebut juga tidak dibahas soal kuota untuk masing-masing daerah. Termasuk di Provinsi Riau. "Belum dibahas jita tunggu arahan dari pusat lah," pungkasnya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved