Siak

Terima Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Kinerja Pemkab Siak Masih Terbaik di Riau

Pemerintah Kabupaten Siak kembali menjadi yang terbaik di Provinsi Riau, dengan pencapaian kategori B untuk LHE SAKIP 2018

Terima Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Kinerja Pemkab Siak Masih Terbaik di Riau
Humas Setdakab Siak
Wakil Bupati Siak Alfedri menerima Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diserahkan oleh Menteri PAN dan RB Syafruddin bersempena acara puncak SAKIP Award 2018 bertema "Making Change, Making History" di Bandung - Jawa Barat Senin(28/1/19). Alfedri hadir bersama Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Yunus. 

Laporan wartawan Tribunsiak.com, Mayonal Putra

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak kembali menjadi yang terbaik di Provinsi Riau, dengan pencapaian kategori B untuk Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) 2018. Hal tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tersebut diserahkan oleh Menteri PAN dan RB Syafruddin kepada Wakil Bupati Alfedri, bersempena acara puncak SAKIP Award 2018 bertema "Making Change, Making History" di Bandung - Jawa Barat Senin(28/1/19). Alfedri hadir di sana didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Yunus.

"Alhamdulillah berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas dan kinerja 2018 Pemkab Siak mendapat predikat B dengan jumlah nilai tertinggi di Riau," kata Alfedri.

Baca: Wacana Penggajian Kades setara ASN Golongan II, Plt Kadis PMD Inhu Sebut Masih Tunggu Regulasi

Dia menegaskan, nilai Pemkab Siak mencapai 66,26 poin atau naik sekitar 6 poin dibanding tahun lalu. Atas pencapaian itu kata Alfedri, kedepan penerapan konsep efisiensi dalam pemerintahan daerah harus terus dilakukan secara sistemik. Supaya prinsip efisiensi dapat dilaksanakan berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang - undangan.

"Terimakasih saya sampaikan atas kerjasama yang baik lintas OPD untuk pencapaian ini. Kedepan mari kita pertahankan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil, dimulai dari akuntabilitas pola pemanfaatan anggaran pada tahapan perencanaan hasil kinerja," sebutnya.

Baca: Bawalsu Kota Pekanbaru Sudah Terima Dua Laporan Dugaan Politik Uang

Menteri PAN dan RB dalam kesempatan tersebut menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja kepada seluruh Instansi Pemerintah di Wilayah I. Wilayah itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Evaluasi dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. (*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved