Pekanbaru

Pemko Pekanbaru Kekurangan 1.000 Pegawai, Masih Dibutuhkan Posisi Untuk Guru dan Tenaga Medis

Tapi pemerintah kota belum berencana merekrut PPPK. Saat ini pemerintah masih mengkaji dan menyesesuaikan kemampuan keuangan pemerintah.

Pemko Pekanbaru Kekurangan 1.000 Pegawai, Masih Dibutuhkan Posisi Untuk Guru dan Tenaga Medis
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Sejumlah peserta tes Computer Assisted Test (CAT) CPNS 2018 untuk posisi bidan di wilayah Pemerintahan Kota Pekanbaru mengikuti berbagai tahapan sebelum dimulainya ujian di Kantor Regional XII BKN Jalan Hangtuah Ujung, Senin (5/11/2018). (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sikumbang

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT mengaku bahwa pemerintah kota masih kekurangan pegawai. Mereka masih butuh 1000 lebih pegawai lagi, terutama untuk tenaga guru dan tenaga medis.

Firdaus menyebut bahwa umlah pegawai yang kurang belum tertutupi oleh penyelenggaraan CPNS 2018 lalu. Saat itu hanya bisa menambah 301 CPNS baru.

"Kita masih kekurangan pegawai. Kekurangannya mencapai 1000 orang," papar Firdaus kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (30/1/2019).

Menurutnya, jumlah pegawai di pemerintah kota berkurang seiring banyaknya pegawai pensiun.

Ada 1000 lebih pegawai yang pensiun dalam tiga tahun terakhir. Tapi saat CPNS 2018 hanya bertambah 300 orang lagi.

Baca: Pemko Pekanbaru Berencana Hibahkan Tiga Bidang Tanah untuk PWNU Riau

Baca: Pemko Pekanbaru Kembali Gelar Rapat Persiapan Jelang Puncak Satu Abad Damkar

Baca: Tak Punya Anggaran, Pemko Pekanbaru Pertanyakan Sumber Gaji PPPK yang Akan Direkrut

Firdaus menilai penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa jadi solusi kekurangan pegawai.

Tapi pemerintah kota belum berencana merekrut PPPK. Saat ini pemerintah masih mengkaji dan menyesesuaikan kemampuan keuangan pemerintah.

Saat ini belum ada anggaran yang jelas untuk perekrutan PPPK. Ia menilai saat menggunakan APBD tentu membebani pemerintah kota. Maka ia berharap ada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk PPPK dari pemerintah pusat.

Firdaua berharap nantinya penambahan pegawai lewat PPPK tidak jadi beban APBD. Apalagi APBD sudah ada perhitungan untuk merekrut PPPK.

"Kalau semuanya dibebankan ke daerah, tentu jadi beban untuk pemerintah daerah," ulasnya.(*)

Penulis: Fernando
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved