Tidak seluruh Warga Miskin di Pekanbaru Menerima Program Jaminan Kesehatan, Ini Data dan Alasannya

"Jadi sudah kita usulkan karena mereka masuk BDT. Tapi belum dapat jaminan kesehatan, maka jumlahnya bertambah di tahun ini," ulasnya.

Mengenai data ini diakui oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy terdapat tumpang tindih data yang digunakan.

"Dulu data di dinas kesehatan, sejak 2016 diserahkan ke dinsos, sempat ada tumpang tindih data," sebutnya.

Setidaknya ada tiga data yang tumpang tindih, data PBI APBN, jamkesda dan jamkesmas.

Guna mengantisipasi adanya warga miskin yang belum masuk program PBI APBN, jamkesda dan jamkesmas, pemerintah
mengkeluarkan Kartu Pekanbaru Sehat (KPS).

Program ini diklaim sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang tidak tercover dalam data yang tumpang tindih tersebut.

Program untuk jaminan kesehatan masyarakat yang belum terintegrasi ke program BPJS Kesehatan.

Datanya bakal disesuaikan dengan BDT, agar penerimanya tepat sasaran.

Pemko Pekabaru pada tahun 2019 ini menggelontorkan anggaran hingga Rp 6 Miliar untuk program KPS.

"Jadi masyarakat tanpa NIK atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan bisa terbantu dengan program KPS," ulasnya.(*)