Berita Riau

Besok Rapat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap, Gubri Minta Laporan BPBD Riau

Gubri Wan Thamrin Hasyim akan memimpin rapat bersama dengan instansi terkait untuk membahas status siaga darurat bencana kabut asap di Riau, Senin.

Besok Rapat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap, Gubri Minta Laporan BPBD Riau
tribunpekanbaru/syahrul
Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Bangsal Aceh, Sungai Sembilan Kota Dumai. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Dumai Terdeteksi Jumat (8/2/2019) pagi, BPBD Riau:Luas Belum Diketahui 

"Sudah ada dua daerah yang menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap. Senin (18/2/2019), kami akan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Di rapat itulah nanti kita bahas soal penetapan status darurat bencana kabut ada di Provinsi Riau," kata Edwar Sanger.

Jika dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa Riau harus menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap. Maka penetapan status tersebut akan langsung diumumkan.

Karena unsur untuk menetapkan status tersebut sudah terpenuhi, yakni minimal ada dua daerah yang menetapkan status.

"Jika Provinsi Riau sudah menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap, maka dalam penanganan Karhutla bisa mengoptimalkan segala sarana yang ada. Termasuk meminta pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," sebutnya.

Tidak hanya pendampingan, Pemprov Riau juga bisa mendapatkan pinjaman helikopter dan juga dukungan dana. Sehingga penanganan Karhutla di Riau bisa lebih optimal.

Termasuk melibatkan unsur TNI-POLRI, karena saat ini untuk penanganan Karhutla masih mengandalkan petugas dan anggaaran dari kabupaten/kota masing-masing.

"Kita juga kan sudah memiliki satgas, jika sudah ditetapkan status siaga darurat bencana kabut asap, maka semua sudah bergerak dengan komando komandan satgas," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait anggaran untuk penanganan Karhutla di Riau, Edwar mengatakan bahwa anggaaran penanganan Karhutla bersumber dari biaya tak terduga. Karena untuk bencana, biayanya tidak mungkin dianggarkan secara khusus.

"Kalau kita anggarkan, berarti kita sudah tahu akan ada bencana. Untuk itu, terkait anggaran Karhutla ini bisa diambil dari biaya tak terduga ditambah lagi dari bantuan BNPB," katanya.

Baca: Berharap Hujan Turun, Petugas Kesulitan Padamkan Api yang Membakar Lahan di Empat Wilayah Ini

Selain Dumai dan Bengkalis, kata Edwar, saat ini ada dua kabupaten lagi yang berpotensi untuk penetapan status siaga darurat bencana kabut asap akibat Karhutla. Yakni Rokan Hilir dan Meranti. Pihaknya pun mendorong agar satu dari tiga kabupaten ini bisa segera menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap.

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved