Bank Riau Kepri Perpanjang Kerjasama Bidang Datun dengan Kejati Riau

Bank Riau Kepri (BRK), kembali memperpanjang perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Bank Riau Kepri Perpanjang Kerjasama Bidang Datun dengan Kejati Riau
Tribun Pekanbaru/Hendri Gusmulyadi
Bank Riau Kepri Kembali Perpanjang Kerjasama Bidang Datun Bersama Kejati dan Kejari se-Riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK), kembali memperpanjang perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) se Riau.

Prosesi penandatanganan kesepakatan bersama ini berlangsung di lantai empat Manara Dang Merdu Bank Riau Kepri Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (18/2/2019).

Penandatangan berlangsung secara bergantian. Diawali oleh Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari bersama Kajati Riau Uung Abdul Syukur, diikuti oleh Kepala Cabang Perwakilan Bank Riau Kepri dan Kajari dari berbagai daerah di Bumi Lancang Kuning.

Dirut Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari dalam keterangannya menyebutkan, kesepakatan kerjasama dalam bidang Datun ini tak hanya sebatas pendampingan dalam hal mengatasi Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet demi pelaksanaan bisnis perbankan yang lebih baik.

Lebih jauh, kerjasama ini untuk semakin membuat BRK disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank daerah.

"Kami juga semakin disiplin dalam hal melakulan komunikasi koordinasi dengan pihak kejaksaan. Jadi pendampingannya banyak sekali, mulai dari meminta opini hukum sebelum mengambil satu kebijakan. Artinya kerjasama ini tidak hanya berdampak terhadap kepatuhan debitur untuk membayarkan kreditnya, tapi juga kedisiplinan kami di BRK," ujar Irvandi.

Dikatakan, kerjasama itu sudah berlangsung selama dua tahun. Upayanya adalah bagaimana semua kredit macet para debitur tersebut cepat terselesaikan.

"Tentu itu kami lakukan dengan melakukan pemetaan, memilah, dan lakukan proses, sehingga saat ada kredit macet uang itu cepat kembali," jelasnya.

Ia pun menyebutkan, perjanjian kerjasama ini berada di luar hukum pidana. Karena keduanya memiliki ranah yang berbeda.

"Kalau ada memang yang benar-benar sudah buntu atau fiktif, tidak masuk aspek dalam kerjasama ini. Kalau aspek pidana dan korupsi, kita giring ke situ. Untuk menentukan itu fiktif atau tidak, itu dari hasil koordinasi dan kunsultasi tadi. Kami juga sangat hati-hati agar masalah kredit macet tidak melebar, dan memilahnya. Kita gelar rapat dengan Datun, kita pilih kita lihat, mana yang benar-benar masuk ke ranah hukum pidana," ungkapnya.

Perjanjian kerjasama di bidang Datun antara Bank Riau Kepri dan Kejaksaan selama ini membuahkan hasil yang sangat positif. Contohnya saat terjadi NPL atau kredit macet oleh debitur, lalu Bank Riau Kepri melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan, malah membuat debitur langsung melalukan pembayaran kreditnya.

"Jadi begitu, saat ada kredit macet, lalu kita masukkan (laporan, red), dan belum juga dipanggil (debitur, red), malah mereka langsung bayar. Jadi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kejati dan Kejari ini ternyata berdampak positif terhadap kepatuhan nasabah, yang tadi bandel akhirnya mengembalikan uangnya," jelasnya. (dri)

Editor: kasri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved