Berita Riau

Himperra DPD Riau Harapkan Pemerintah Kampar Pangkas Birokrasi Perzinan IMB

Himperra DPD Provinsi Riau menilai, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar terasa begitu sulit.

Ist
Ilustrasi 

Laporan wartawan tribunpekanbaru.com, Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) DPD Provinsi Riau menilai, pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kampar terasa begitu sulit.

Ketua Himperra DPD Provinsi Riau, Ir Yulekson, Kamis (21/2/2019) menyebutkan, banyak sekali permintaan rekomendasi yang diminta oleh oleh pemerintahan Kabupaten Kampar sebelum IMB tersebut dikeluarkan.

"Pekanbaru itu sekarang ini tidak sulit lagi, sudah mudah. Kita berharap Pekanbaru bisa jadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain. Yang menjadi keluhan kawan-kawan di Himperra Riau saat ini terkait perizinan di Kampar, terlalu dipersulit," ungkap Yulekson kepada tribunpekanbaru.com.

Baca: Tanpa Choi Jin Hyuk, Drama Korea The Last Empress Masih Tinggi Jelang 2 Episode Terakhir Malam Ini

Dalam waktu dekat ini ungkap Yulekson, Ia bersama Himperra DPD Riau, akan berkirim surat dan menjadwalkan pertemuan dengan Bupati Defenitif Kampar, Catur Sugeng guna membahas dan mencari jalan keluar terkait kesulitan mengurus perizinan itu.

"Kita akan lakukan audiensi dan bersilaturahmi dengan pak Catur Sugeng, supaya pak bupati mau menyikapi masalah perizinan ini. Mudah-mudahan beliau bisa kasih waktu untuk bersilaturahmi. Bisa kita cari jalan kaluar agar tidak ada kesulitan lagi dalam mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," terangnya.

Perumahan MBR memiliki banyak keringanam dan kemudahan kepemilikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi Kabupaten Kampar merupakan daerah kedua terbanyak dilakukakannya pembangunanan rumah subsidi di Riau setelah kota Pekanbaru.

"Kalau kita buka semua, ada semua aturan soal perizinan di PP nomor 64 tahun 2016. Kita berharap ada sinergi yang samakin baik dengan Pemkab Kampar. Mudah-mudahan Pemkab arif dalam menyikapi ini, khususnya pengembang yang melalukan pembangunan rumah subsidi," jelasnya.

Baca: Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Ujian Tahap 1 Seleksi PPPK Kabupaten Inhil

Menurutnya, lancarnya perizinan tentu akan sangat mendukung pembangunan 11 ribu unit rumah subsidi oleh Himperra di Riau pada tahun 2019.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan birokrasi khususnya dalam masalah perizinan bisa dipangkas dan mudah seperti di Kota Pekanbaru.

"Selama ini diminta rekom dari RT/RW, rekom desa, rekom camat. Kita berharap bupati bisa memangkas birokrasi yang terlalu panjang itu. Kita disini membangun rumah subsidi yang semuanya itu untuk MBR," tegasnya lagi. (*)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved