Breaking News:

Siak

Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Riau Sosialisasi di Siak

Tim inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) Provinsi Riau mensosialisasikan PP No: 88 Tahun 2017.

istimewa
Sekdakab Siak HTS Hamzah (tengah). 

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Tim inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) Provinsi Riau mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan kepada jajaran dinas terkait di lingkungan Pemkab Siak, serta para camat dan lurah se-Kabupaten Siak, Senin (25/2/19) di aula hotel Grand Mempura, Siak.

Sejumlah persoalan pokok dipaparkan para narasumber dalam kegiatan itu, di antaranya maksud dan tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan PPTKH.

“Saya berharap seluruh Tim Inver PTKH dan peserta rapat sosialisasi terutama para penghulu dan para Camat mampu memahami inti dari sosialisasi itu," kata Sekretaris Daerah HTS Hamzah.

Hamzah juga meminta jajaran OPD dan Camat serta penghulu terkait, dapat memahami kriteria tanah yang bisa diajukan PPTKH, serta tatacara pengajuan permohonan pendaftaran PPTKH.

"Peserta kegiatan diharapkan dapat memahami tata cara pemasangan tanda batas bidang tanah dan pembuatan sketsa bidang tanah, hingga tatacara pengisian formulir permohonan,” kata dia.

Menurut mantan Kadis DPPKAD Kabupaten Siak itu, sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang harus segera diselesaikan melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2017, adalah berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi II.

"Dalam surat keputusan tersebut, telah ditetapkan alokasi penyediaan sumber TORA di Kabupaten Siak seluas lebih kurang 2.620,73 Ha,"jelas Hamzah.

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan dalam upaya mendukung pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH ditingkat nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH.

“Pedoman tersebutlah yang menjadi dasar bagi Tim Inver PTKH Provinsi Riau untuk melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Siak yang kita laksanakan pada hari ini," kata Hamzah.
(*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved