Berita Riau

SK PPPK Keluar Tergantung Ketersediaan Anggaran Pemprov Riau

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru belum bisa memastikan kapan pihaknya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PPPK Pemprov Riau.

SK PPPK Keluar Tergantung Ketersediaan Anggaran Pemprov Riau
foto/net
ilustrasi seleksi PPPK 2019 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru belum bisa memastikan kapan pihaknya akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Riau.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang baru saja dilantik, Senin (11/3/2019) di Gedung Daerah Provinsi Riau mengatakan, meski seleksi PPPK sudah selesai, namun penentuan hasilnya, BKN masih menunggu kesanggupan dari Pemprov Riau.

Sebab untuk membayar gaji PPPK yang dinyatakan lulus nanti, sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.

“PPPK ini masih menunggu kesanggupan pemerintah daerah, untuk pembiayaan. Ada nggak uangnya. Karena ini menyangkut gaji mereka. Mereka Diterima, tapi ada tidak gajinya bagaimana, kalau ada silakan, jangan nanti jadi masalah,” ujar Bima.

“Kita masih menunggu itu kesanggupan pemerintah daerah. Atau berapa ada alokasi anggarannya segitu dulu, diajukan untuk penerimaannya,” tambah Bima.

Baca: TERNYATA Pembunuh Ibu Rumah Tangga di Pelalawan Pasangan SUAMI ISTRI, Anak Korban Pura-pura Pingsan

Baca: Jadwal Pemadaman Listrik Rabu 13 Maret 2019 Mulai Pukul 09.00 WIB di Pekanbaru & Sebagian Riau

Disinggung mengenai gaji PPPK apakah tidak disediakan oleh pemerintah pusat melalui APBN, Bima menjelaskan bahwa tahun ini tidak ada dianggarkan untuk PPPK. Artinya, tanggungjawab diberikan kepada daerah.

Menurutnya, program ini dilandasi banyaknya honorer kategori 2 (K2) yang ada di daerah, dan memberikan solusi agar honorer diberikan hak yang sama dengan ASN.

“Yang untuk tahun ini mungkin dari APBD. Tahun depan mungkin APBN. Karena memberikan solusi kepada honorer K2, dan mereka dari daerah. Bagaimana mungkin mereka tidak digaji di daerah sebagai pegawai. Kan tidak masuk akal. Mereka ini pegawai daerah tentu dibiayai oleh daerah. Tidak mungkin langsung di lemparkan ke pemerintah pusat untuk membiayai mereka,” paparnya.

Baca: Tak Ada yang Komplein, Simon Sebut Pemain Timnas Senang Berlatih di Australia

Tahun depan, pemerintah pusat baru akan menghitung berapa kebutuhan untuk PPPK.

“Ini kan proses APBN-nya belum terpenuhi. Belum ada usulan kemudian ada pegawai kan tidak mungkin, jadi tahun depan baru dimasukkan,” bebernya.

Halaman
123
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Hendra Efivanias
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved