KPK Bersama KPU Riau Menggelar Pelatihan Pengisian e-LHKPN Bagi Caleg

Sebagaimana dalam ketentuannya setiap Caleg yang duduk nantinya harus langsung melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

KPK Bersama KPU Riau Menggelar Pelatihan Pengisian e-LHKPN Bagi Caleg
TRIBUN PEKANBARU/NASUHA NASUTION
Caleg mengikuti pelatihan pengisian e-LHKPN yang digelar KPK bersama KPU Riau, Kamis (14/3/2019) di Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Sebagaimana dalam ketentuannya setiap Caleg yang duduk nantinya harus langsung melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui sistem Elektronik (e-LHKPN).

Ini dilakukan dalam rangka pencegahan dini Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bagi Caleg yang dinyatakan menang dan tidak melakukan LHKPN dalam waktu yang sudah ditentukan nanti maka terancam gugur kemenangannya.

Sehingga perlu partai politik sebagai wadah Caleg untuk mengetahui dan membimbing Calegnya untuk siap melaksanakan LHKPN.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Kamis (14/3/2019) melakukan pelatihan pengisian e-LHKPN kepada partai politik yang digelar di gedung KPU Riau.

Spesialis Muda LHKPN, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI, Fanny Farosa mengatakan kegiatan tersebut merupakan kerja sama dengan komisi pemilihan umum Provinsi Riau, KPK menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis tata cara penyusunan LHKPN secara elektronik atau e-LHKPN. 

"E-LHKPN merupakan syarat bagi setiap calon anggota legislatif agar bisa dilantik sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2018, seterusnya para peserta bimbingan teknis yang akan menjelaskan kepada Caleg dari partainya mempersiapkan E-LHKPN," jelas Fanny Farosa kepada Tribun di sela-sela kegiatan.

Acara yang dibuka Ketua KPU Riau, Ilham Yasir itu diikuti tim dari KPK dan diikuti 16 partai politik peserta Pemilu dan liaison officer atau penghubung calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tujuan ini dilakukan menurut Fanny Farosa merupakan bagian dari upaya KPK melakukan pencegahan dini tindak pidana korupsi, apalagi pelaporan LHKPN dengan cara elektronik akan memudahkan setiap Caleg memenuhi kewajibannya maka KPK telah mempersiapkan aplikasi khusus sebaga panduan.

Sementara itu, Ketua KPU Riau, Ilham Yasir mengingatkan semua peserta Pemilu wajib mengisi LHKPN, sebab setiap Caleg, terutama yang nantinya terpilih, harus membuat LHKPN, jika tidak maka tidak akan dilantik.

Penyerahan dilakukan paling lambat tujuh hari setelah penetapan hasil Pemilu. Jika melebihi batas tersebut, maka Caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

"Batas waktu penyerahan LHKPN itu tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Lalu kemudian itu tetap ditunggu, jika tak menyerahkan maka ditunda pelantikannya," ujar Ilham Yasir.(*)

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved