Breaking News:

Nyasar ke Hong Kong. Bawaslu Temukan Surat Suara Tawau, Malaysia dan Manila Salah Kirim

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan lebih dari seribu lembar surat suara untuk pemilih di Manila, Filipina, dan Tawau, Malaysia salah kirim.

Editor: Ilham Yafiz
FOTO/KOMPAS.COm
Petugas melakukan pelipatan dan penyusunan suarat suara Pemilu 2019 

TRIBUNPEKANBARU.COM,JAKARTA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan lebih dari seribu lembar surat suara untuk pemilih di Manila, Filipina, dan Tawau, Malaysia dikirim ke alamat yang salah.

Tak tanggung-tanggung surat suara itu nyasar ke Hong Kong.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, mengatakan jajarannya menemukan laporan surat suara salah kirim tersebut dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong, Senin (11/3/2019) lalu.

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, semula surat suara akan dikirim ke Tawau, Malaysia dan Manila, Filipina. Namun, surat suara malah dikirim ke Hong Kong.

"Sudah kami jadikan temuan untuk ditindaklanjuti, pengirimannya kan berboks-boks tuh," kata Mochammad Afifudin dalam acara diskusi "Pers Lawan Hoaks Pemilu", Jumat (15/3/2019) sore.

Mochammad Afifudin hanya menerima laporan mengenai surat suara yang dikirim ke alamat tidak sesuai tujuan, tetapi tidak dapat menjelaskan mengenai motif kesalahan pengiriman surat suara tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setidaknya terdapat 15 karung berisi surat suara. Dia tidak dapat menjelaskan berapa surat suara yang ada di dalam karung tersebut.

"15 box, cuma isi box-nya tak tahu. 15 karung maksudnya," sebutnya.

Sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui bagaimana tindak lanjut dari surat suara tersebut.

Kendati demikian, Bawaslu tetap menjadikan itu sebagai temuan jelang Pemilu 2019.

"Surat suara ini sekarang belum tahu masih di Hong Kong atau sudah dikirim lagi. Tetapi kan itu salah alamat-alamat palsu saja sudah menjadi temuan. Ya, kami tidak mau berspekulasi. KPU yang bisa menjelaskan, keputusan semua ada di KPU," tegasnya.

Selain menjadikan temuan, pihaknya akan menyampaikan melalui surat resmi kepada KPU RI.

Nantinya, juga disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu.(*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved