Breaking News:

Fadli Zon Sebut Kasus OTT Romahurmuziy sebagai Kegagalan Nyata Pemerintah Era Jokowi

Fadli Zon menganggap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ebagai kegagalan Presiden Joko Widodo.

Editor: Muhammad Ridho
kolase
fadli zon & jokowi 

Fadli Zon Sebut Kasus OTT Romahurmuziy sebagai Kegagalan Nyata Pemerintah Era Jokowi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menganggap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy sebagai kegagalan nyata dari Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo.

"Kasus Rommy ini, hulunya adalah Presiden. Tidak punya ketegasan terhadap pembantu-pembantunya. Ini kegagalan nyata. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja," ungkapnya saat program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne bertema OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?", Selasa (19/3/2019) malam.

Ia menilai kegagalan ini bersifat sistemik lantaran OTT menjerat orang dekat yang selalu bersama dengan Presiden Jokowi di media mainstream maupun media sosial.

Baca: Kritik Program Kartu Jokowi-Maruf, Fadli Zon: Nanti Ada Kartu Indonesia Bodoh, Kartu Indonesia Sabar

Baca: Sosok Putri Ayuningtyas, Wanita Cantik yang Sukses Pimpin Debat Cawapres Pilpres 2019

"Pak Jokowi dan Rommy adalah dua sejoli. Selalu bersama," imbuhnya.

Wakil Ketua Partai Gerindra itu menimpali kasus ini mencitrakan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu menertibkan dan tunaikan janji-janji reformasi birokrasi guna menciptakan good governance dan clean governance.

Menurut dia, selama ini reformasi birokrasi hanya menjadi retorika politik saja.

Ini dilema yang harus dipecahkan. Orang-orang dari partai politik harus punya track record dan kapabilitas, terutama menteri.

Apalagi dalam kasus ini Kementerian Agama yang harusnya paling suci diantara kementerian lainnya.

"Karena ini menggerus masalah bukan hanya manusia saja, tapi juga Tuhan," terangnya.

Kasus ini juga menyiratkan ada leadership atau jiwa kepemimpinan yang salah dari Presiden sehingga membuka peluang-peluang korupsi.

Praktik-praktik seperti ini bukan hal baru, tapi sudah berkepanjangan. 

"Jika Prabowo jadi Presiden, maka pemberantasan langsung dipimpin Presiden. Kalau sekarang ini kan seperti dagang sapi. Ada pembiaran dan jadi persoalan. Dulu ada koalisi tanpa syarat, ternyata nyatanya ada syarat dan menjadi transaksi politik. Hilirnya ke jual beli jabatan," tudingnya.

Fadli Zon memberikan apresiasi kepada OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved