Rokan Hulu

Sekda Minta Seluruh Pejabat Eselon II dan III Rohul Rohul Segera Sampaikan LHKPN

Sekda Rohul menginstruksikan bagi seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab untuk segera menyampaikan LHKPN

Sekda Minta Seluruh Pejabat Eselon II dan III Rohul Rohul Segera Sampaikan LHKPN
Internet
Ilustrasi 

Sekda Minta Seluruh Pejabat Eselon II dan III Rohul Rohul Segera Sampaikan LHKPN

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H. Abdul Haris menginstruksikan bagi seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul, untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ia menambahkan, bila pejabat tersebut tidak mengisi formulir atau menyampaikan LHKPN secara online, maka yang bersangkutan akan dievaluasi dan dikenakan sanksi dari pimpinan.

Dirinya menjelaskan, bahwa sudah menjadi Kewajiban bagi penyelenggara negara menyerahkan LHKPN sebagaimana tercantum di UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca: Rapat Gabungan Bahas Konflik Lahan Desa Koto Aman Riau Berlangsung Tertutup

Abdul Haris menerangkan, kewajiban itu juga diatur dalam Keputusan KPK Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.

Dengan ketentuan itu, maka penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.

Serta wajib melapor harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

"Kita telah menyurati seluruh OPD Rohul khususnya bagi pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Rohul, agar segera menyampaikan LHKPN melalui aplikasi secara online. Adminnya ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Rohul," katanya, Rabu (20/3/2019).

Abdul Haris mengatakan, Pemkab Rohul sudah berikan batas waktu kepada pejabat eselon II dan III untuk menyampaikan LHKPN secara onlin melalui aplikasi yang ada, paling lambat 31 Maret 2019.

"Kami berharap, per 31 Maret 2019 mendatang seluruh pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Rohul telah selesai semua menyampaikan LHKPN, melalui aplikasi secara online," sebutnya.

Baca: PREDIKSI Susunan Pemain TImnas U23 Indonesia Vs Thailand: Indra Sjafri Pakai Formasi 4-4-1-1?

DIrinya mengaku sudah disurati ke masing masing OPD Rohul, saat ini sanksinya belum ada, dan itu tergantung pimpinan.

Setelah 31 Maret 2019 mendatang bila mereka belum menyampaikannya, maka tentu akan dievaluasi dan kemungkinan ada sanksi dari pimpinan.

Disebutkanya, bahwa penyampaian LHKPN sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ASN, untuk melaporkan harta kekayaannya, sehingga bagi pejabat eselon II dan III segera membuat dan menyampaikan LHKPN.

"Para ASN yang sudah diberikan pelatihan sebagai admin, agar membantu pimpinannya dan pejabat Eselon III dalam menyusun LHKPN," berharap LHKPN setiap tahunnya dilaporkan ke KPK RI.

Baca: Aksi Pencurian Mobil di Pekanbaru Gagal, Pelaku Tabrak Trotoar karena Panik Terciduk Pemiliknya

Menurutnya, bahwa pentingnya melaporkan LHKPN upaya mendukung aparatur yang bersih serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

"LHKPN daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang sudah ditetapkan KPK-RI. LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara saja, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan mereka," pungkasnya. (Tribunrohul.com/Donny Kusuma Putra)

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved