Berita Riau

ASN Pemprov Riau Masih Bingung Isi LHKASN, Wagubri Sebut Tidak Alasan untuk Tidak Mengisi

Sejumlah ASN mengeluhkan sulitnya menginput data untuk Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

ASN Pemprov Riau Masih Bingung Isi LHKASN, Wagubri Sebut Tidak Alasan untuk Tidak Mengisi
Pemerintah.net
Ilustrasi 

ASN Pemprov Riau Masih Bingung Isi LHKASN, Wagubri Sebut Tidak Alasan untuk Tidak Mengisi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau mengeluhkan sulitnya menginput data untuk Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Banyaknya item yang harus diisi dalam LHKASN ini membuat ASN menjadi bingung.

Tidak heran jika sebagian dari ASN ini urung melaporkan harga kekayaaan ke Kemenpan RB melalui LHKASN.

"Kita sebenarnya bukan tidak mau mengisi, tapi kita bingung gimana mengisinya, dan harta yang mana saja yang mau dimasukkan," kata Rudi dalah seorang ASN Pemprov Riau yang ikut dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan LHKASN di ruang melati Kantor Gubenur Riau, Rabu (27/3/2019).

Baca: Hasil Survei Alvara, Elektabilitas Jokowi-Maruf 53,9 Persen, Prabowo-Sandi 34,7 Persen

Baca: TI Riau Jadikan Kejurda Ajang Seleksi Atlet Pra PON 2019

Para ASN pun berharap ada sosialiasi yang jelas dari pihak Kemenpan kepada para ASN terkait tata cara pengisian LHKASN. Sehingga ASN tidak lagi bingung dalam mengisinya.

"Kalau bisa dimasing-masing OPD itu ada petugas teknisnya, jadi kalau kita bingung ada tempat bertanya," ujarnya.

Wakil Gubenur Riau (Wagubri), Edi Natar Nasution meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau, khususnya eselon III dan IV untuk melaporkan harta kekayaanya melalui LHKASN.

"Semua yang merasa berkewajiban harus mengisi, karena ini kan sudah menjadi ketentuan dan harus dilakukan. Tidak ada alasan untuk tidak mengisi," katanya di Kantor Gubenur Riau, Rabu (27/3/2019).

Bagi ASN yang tidak mengisi, pimpinan akan memberikan saksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau memang sengaja tidak mau mengisi LHKASN, kita bisa berikan sanksi, salah satunya jabatanya itu bisa kita tinjau," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved